IN, MAKASSAR – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah (DPPPA-KB Dalduk) Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Mirna memprioritaskan pemanfaatan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku usaha perempuan di era digital.
“Ada sekitar Rp8 triliun dana KUR yang disediakan pemerintah. Pelaku usaha perempuan kalau modalnya kurang bisa mendapatkan KUR di Sulsel. Dinas DP3A akan mengkomunikasikan ke Bidang Ekonomi untuk difasilitasi soal modal, ” terang Andi Mirna saat menghadiri Workshop Emansipasi Perempuan di Era Digital yang berjudul Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan Perempuan Bidang Ekonomi, Sabtu (9/12/2023) di Hotel Claro Makassar.
Pemprov Sulsel Gelar Pasar Murah di Alun-alun Bank Sulselbar Maros
Menurut Andi Mirna di era digital seperti saat ini, perempuan bisa lebih mudah menjalankan aktivitas usahanya. Memasarkan produk-produk yang dihasilkan melalui platform media sosial hanya dari rumah. Hanya saja, bukan tanpa masalah, perempuan kerap menjadi korban kekerasan melalui digital.
“Dunia digital banyak mempermudah tetapi juga menjerumuskan kalau tidak digunakan dengan baik . Termasuk rentannya perempuan menjadi korban kekerasan seksual,” katanya.
Sementraa, Ketua DPRD Sulsel Andi Ina saat memberi sambutan sekaligus membuka acara workshop secara resmi, memuji peran perempuan di berbagai sektor. Meski begitu Andi Ina berharap program-program yang berorientasi terhadap kemajuan perempuan didukung dengan anggaran mumpuni.
“Sebagai perempuan harus mendukung perempuan. Alhamdulillah sebagai perempuan saya mencatat sejarah dalam proses pemilihan langsung sebagai perempuan pertama menjadi Ketua DPRD Sulsel. Semoga ini menjadi pembuka bagi perempuan lain apakah selanjutnya melanjutkan estafet kepemimpinan ketua DPRD Sulsel atau menjadi pemimpin di sektor lain,” ujar Andi Ina.
Pemprov Sulsel Optimis Target Pertumbuhan Ekonomi Sulsel di Atas 5 Persen
Kendati demikian, Andi Ina berharap program-program yang berorientasi pemberdayaan dan peningkatan perempuan didukung peningkatan anggaran di masa depan.
Terakhir Andi Ina menyinggung kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dimana korban-korbannya juga merupakan perempuan tanah air. Untuk itu tokoh perempuan asal Kabupaten Barru ini menilai perempuan harus tangguh dan mandiri memanfaatkan digitalisasi.
