MAKASSAR, Inspirasinusantara.id — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menghadiri rapat paripurna keempat masa persidangan ketiga tahun sidang 2024/2025 DPRD Kota Makassar, Rabu (11/6/2025), untuk menyampaikan penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2025–2029.
Agenda tersebut menjadi bagian penting dalam tahapan penyusunan dokumen pembangunan lima tahunan yang akan menjadi acuan seluruh SKPD di Kota Makassar.
Dalam paparannya, Munafri menegaskan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan wujud nyata dari aspirasi rakyat.
Baca juga: DPRD Kritik LKPJ 2024, Wali Kota Makassar Janji Tindaklanjuti
“RPJMD ini kami susun bukan hanya untuk memenuhi janji politik, tetapi juga untuk menjawab tantangan masa depan dan mendukung visi nasional Indonesia Emas 2045,” kata Munafri di hadapan para anggota dewan.
RPJMD 2025–2029 disusun berdasarkan visi “Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan”, serta selaras dengan RPJPN dan RPJPD Kota Makassar. Visi tersebut bertujuan menjadikan Makassar sebagai kota dengan SDM unggul, partisipasi masyarakat luas, keamanan sosial, dan ketahanan terhadap perubahan iklim.
Munafri menjelaskan, visi itu akan dijabarkan dalam tujuh misi strategis dan 50 indikator kinerja utama (IKU).
“Mulai dari peningkatan daya saing ekonomi, penguatan SDM, hingga pelayanan publik yang inklusif, semua kami desain untuk mencapai transformasi nyata,” ujarnya.
Rancangan akhir RPJMD juga memuat 50 program strategis MULIA yang diklaim sebagai pengejawantahan janji politik kepala daerah. Dari jumlah tersebut, tujuh program prioritas disiapkan untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat Kota Makassar.
“Tujuh program unggulan ini kami rumuskan agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, mulai dari pembangunan stadion hingga jaminan sosial,” jelas Munafri. Ia menekankan bahwa pelaksanaannya akan mengedepankan prinsip transparansi dan partisipasi publik.
Adapun tujuh program prioritas tersebut adalah: pertama, pembangunan stadion bertaraf internasional sebagai fasilitas olahraga. Kedua, Makassar Creative Hub untuk pengembangan kreativitas dan skill generasi muda.
Ketiga, digitalisasi layanan publik melalui Makassar Super App yang menghadirkan pelayanan cepat dan transparan. Keempat, pemasangan air bersih gratis guna memperluas akses air bersih bagi seluruh warga.
Kelima, penyediaan seragam dan perlengkapan sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP, bekerja sama dengan UMKM lokal. Keenam, pembebasan iuran sampah bagi masyarakat prasejahtera sebagai bentuk keadilan sosial.
Ketujuh, perluasan jaminan sosial bagi masyarakat rentan seperti perempuan, anak-anak, dan disabilitas. Program ini dimaksudkan untuk memastikan seluruh warga memperoleh hak dasarnya secara layak.
Munafri menegaskan bahwa RPJMD ini disusun melalui proses partisipatif, mulai dari konsultasi publik hingga sinkronisasi dengan kebijakan pusat dan provinsi. Ia menyebut, tantangan seperti urbanisasi, krisis iklim, dan pertumbuhan penduduk membutuhkan pendekatan pembangunan yang kolaboratif.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Peran DPRD, dunia usaha, komunitas, hingga media sangat penting untuk mewujudkan Makassar yang maju dan berkeadilan,” ungkapnya.
Dalam forum tersebut, Munafri juga menyampaikan komitmen untuk melakukan pemantauan berkala terhadap implementasi RPJMD.
“Kami ingin masyarakat merasakan perubahan nyata, bukan sekadar membaca janji di atas kertas,” pungkasnya. (Andi/IN)
