IN, SURABAYA — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendorong penguatan kebijakan pemerataan pembangunan antar kota dalam Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang digelar di Surabaya, Jumat (9/5/2025).
Dalam forum yang dihadiri 98 wali kota se-Indonesia ini, Munafri menekankan pentingnya kolaborasi antar daerah untuk menyusun arah kebijakan yang mendorong pembangunan yang inklusif dan merata. Ia juga menyoroti perlunya penguatan kewenangan pemerintah kota agar program nasional dan daerah bisa berjalan lebih efektif.
BACA JUGA: Wali Kota Munafri Paparkan Potensi Investasi di Makassar ke Lima Negara
“APEKSI menjadi ruang strategis untuk menyuarakan kepentingan bersama dan memperkuat kewenangan daerah dalam menjalankan program pembangunan,” ujar Munafri usai mengikuti pembukaan Munas APEKSI di Grand City Surabaya.
Forum APEKSI tahun ini juga menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan dari Koordinator Wilayah VI Indonesia Timur, yang salah satunya adalah usulan untuk mengembalikan keberadaan Dana Kelurahan guna menunjang pembangunan di tingkat lokal. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong akses pembiayaan, pasar, dan pelatihan bagi pelaku UMKM, serta penguatan ekonomi dan keuangan syariah sebagai bagian dari solusi mengatasi ketimpangan sosial.
Munafri yang hadir bersama Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyebut pentingnya penyampaian aspirasi secara kolektif oleh para kepala daerah agar rekomendasi yang diajukan memiliki daya dorong kebijakan yang lebih kuat di tingkat pusat.
“Persoalan-persoalan yang kami hadapi di kota-kota ini pada dasarnya serupa. Karena itu, dengan menyuarakan bersama dalam forum nasional ini, dampaknya akan lebih besar,” jelasnya.
Munas APEKSI VII berlangsung 6–10 Mei 2025 dan menjadi momentum bagi pemerintah kota untuk merumuskan langkah bersama dalam membangun kota yang berkelanjutan dan berkeadilan. (*/IN)
