MAKASSAR, inspirasinusantara.id — Kepercayaan publik terhadap pemerintah masih menjadi tantangan utama dalam tata kelola pemerintahan, terutama di tengah tuntutan transparansi pengelolaan keuangan negara dan akuntabilitas kebijakan publik. Isu ini tidak hanya relevan di tingkat nasional, tetapi juga menjadi perhatian pemerintah daerah dalam membangun legitimasi dan efektivitas birokrasi.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa etika publik dan akuntabilitas negara merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penegasan tersebut disampaikan saat pengukuhan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang (Sidrap), Prof. Dr. Muliani, yang berlangsung di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Rabu (21/1/2026).
Munafri Arifuddin menilai pengukuhan guru besar memiliki makna strategis bagi tata kelola pemerintahan, khususnya ketika gagasan akademik diarahkan untuk menjawab persoalan integritas keuangan publik dan etika penyelenggaraan negara. Menurutnya, peran akademisi tidak berhenti pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberi rujukan bagi perumusan kebijakan publik.
“Etika publik menjadi landasan moral aparatur negara dalam menjalankan kewenangannya, sementara akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat,” ujar Munafri Arifuddin.
Ia menilai tema orasi ilmiah Prof. Dr. Muliani tentang etika publik dan akuntabilitas negara relevan dengan tantangan pemerintahan saat ini, termasuk di tingkat daerah. Munafri menyebut, tata kelola keuangan publik yang tidak hanya taat aturan, tetapi juga berlandaskan nilai moral, menjadi syarat utama bagi tumbuhnya kepercayaan rakyat.
Sebagai kepala daerah, Munafri mengakui bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah sangat bergantung pada bagaimana anggaran dikelola dan kebijakan dijalankan secara transparan dan bertanggung jawab. Menurutnya, tanpa integritas, kebijakan yang baik sekalipun akan sulit diterima masyarakat.
“Kepercayaan itu tidak dibangun melalui narasi, tetapi melalui praktik pengelolaan keuangan dan kebijakan yang bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
Munafri Arifuddin juga menekankan bahwa guru besar memiliki peran sebagai penjaga etika dan nalar kritis dalam kehidupan bernegara. Pemikiran akademik, lanjut dia, perlu menjangkau ruang kebijakan agar mampu memberi arah bagi pembangunan yang berintegritas dan berpihak pada kepentingan publik.
Ia berharap gagasan yang dikembangkan Prof. Dr. Muliani dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah, birokrasi, dan kalangan akademik dalam memperkuat tata kelola keuangan publik yang beretika, termasuk di Kota Makassar.
Munafri turut mengapresiasi kontribusi Universitas Muhammadiyah Sidrap dalam pengembangan sumber daya manusia dan penelitian yang relevan dengan kebutuhan pembangunan. Menurutnya, penguatan peran perguruan tinggi penting untuk mendukung kebijakan berbasis data dan ilmu pengetahuan.
Ke depan, Munafri Arifuddin menilai kolaborasi antara pemerintah daerah dan kalangan akademisi menjadi kunci dalam menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks. Etika publik dan akuntabilitas negara, kata dia, harus terus diperkuat agar pembangunan daerah berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan. (*/IN)
