PAREPARE,inspirasinusantara.id — Tantangan tata kelola pemerintahan daerah tidak hanya berkaitan dengan pelayanan publik, tetapi juga konsistensi kinerja aparatur sipil negara (ASN) dan keakuratan informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Di Parepare, isu ini menjadi perhatian setelah masih ditemukan penyampaian informasi yang tidak tepat di lingkungan birokrasi.
Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menegaskan pentingnya disiplin ASN saat memimpin Upacara Hari Kesadaran Nasional di Lapangan Binalipu, Senin (20/4/2026). Ia menyoroti peran ASN tidak hanya sebagai pelayan publik, tetapi juga sebagai sumber informasi resmi yang harus dapat dipercaya.
“Ada ASN yang menyampaikan informasi tidak akurat. Karena itu kita harus berbenah agar informasi yang keluar, baik di dunia maya maupun di masyarakat, benar dan valid,” ujarnya.
Menurut Tasming, ketidaktepatan informasi berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik terhadap kebijakan pemerintah. Karena itu, ia meminta seluruh ASN lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi, baik secara langsung maupun melalui media digital.
Selain aspek komunikasi publik, Tasming juga menekankan disiplin dalam pengelolaan administrasi kepegawaian, khususnya terkait pembayaran gaji dan tambahan penghasilan pegawai (TPP). Ia memastikan pemerintah kota berkomitmen menjaga ketepatan waktu pembayaran.
“Kami sudah berkomitmen tidak ada lagi pembayaran gaji melewati tanggal 1. Namun masih ada dinas yang belum konsisten. Ini menjadi catatan,” katanya.
Terkait TPP, Tasming menjelaskan pencairan tetap harus mengikuti ketentuan regulasi agar tidak menimbulkan persoalan administratif di kemudian hari. Ia memastikan proses pembayaran akan dilakukan segera setelah persyaratan terpenuhi.
“Kalau regulasi sudah selesai, pasti langsung dibayar. Saya sudah berkoordinasi dengan Sekda, paling lambat pekan ini bisa dicairkan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pemkot Parepare juga memberikan penghargaan kepada sembilan pensiunan ASN, tiga penerima Satyalancana, serta lima organisasi perangkat daerah dengan penggunaan aplikasi Srikandi terbanyak sepanjang 2025. Dinas Kesehatan tercatat sebagai pengguna tertinggi dengan 15.964 surat, disusul Sekretariat Daerah, BKPSDM, Bappeda, dan Dinas Kominfo.
Tasming menutup arahannya dengan mengingatkan ASN untuk menjaga sikap, netralitas, serta membangun budaya kerja yang produktif dan kolaboratif.
Penegasan ini mencerminkan upaya penguatan tata kelola birokrasi di Parepare, terutama dalam aspek disiplin dan transparansi informasi. Dalam jangka panjang, konsistensi implementasi kebijakan ini akan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan publik serta efektivitas pelayanan pemerintahan di tingkat kota.(*/IN)
