MAKASSAR,inspirasinusantara.id — Ketidaktepatan sasaran bantuan sosial masih menjadi persoalan krusial di banyak kota, termasuk Makassar. Data penerima yang belum sepenuhnya mutakhir kerap berdampak pada distribusi bantuan yang tidak merata, sekaligus menghambat upaya penurunan kemiskinan secara terukur.
Dalam konteks itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menghadiri pertemuan bersama Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf dan kepala daerah se-Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur Sulsel, Sabtu (18/4/2026). Forum ini membahas penguatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), program Sekolah Rakyat, serta percepatan pengentasan kemiskinan.
Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Jufri, mengatakan DTSEN menjadi instrumen utama dalam memastikan akurasi data penerima bantuan sosial. “DTSEN ini penting supaya kita memiliki data yang benar-benar akurat. Saat ini, kami juga sementara mempersiapkan piloting digitalisasi data bantuan sosial,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Makassar mulai menyiapkan agen pendata yang akan diperkuat melalui bimbingan teknis sebelum diterjunkan ke lapangan. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan validitas data, sehingga penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran.
Munafri Arifuddin menempatkan penguatan data sebagai fondasi kebijakan sosial di tingkat kota. Ia mendorong integrasi antara sistem pusat dan daerah agar kebijakan berbasis data dapat berjalan efektif dan adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi warga.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pengelolaan data bansos kini dilakukan secara terpusat dengan melibatkan berbagai instansi, termasuk Badan Pusat Statistik. Data diperbarui secara berkala untuk meminimalkan kesalahan penyaluran bantuan.
Ia juga menyoroti pentingnya partisipasi pemerintah daerah dalam pemutakhiran data serta keterlibatan masyarakat melalui mekanisme usul dan sanggah. “Dengan sistem ini, kita ingin meminimalkan kesalahan penyaluran,” ujarnya.
Selain DTSEN, program Sekolah Rakyat menjadi salah satu agenda strategis yang dibahas sebagai upaya jangka panjang memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan.
Bagi Makassar, langkah menuju digitalisasi dan integrasi data bansos menandai pergeseran pendekatan kebijakan sosial dari berbasis program ke berbasis data. Dalam jangka panjang, keberhasilan inisiatif ini akan bergantung pada konsistensi pembaruan data, kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi lintas lembaga agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar responsif dan inklusif terhadap kebutuhan warga kota.(*/IN)
