MAKASSAR,inspirasinusantara.id — Ketimpangan akses infrastruktur antara wilayah daratan dan kepulauan masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan Kota Makassar. Keterbatasan penerangan jalan, transportasi, dan layanan dasar di pulau-pulau berdampak pada keamanan, mobilitas, hingga aktivitas ekonomi warga pesisir.
Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin mulai merespons persoalan tersebut dengan mempercepat penyediaan infrastruktur dasar di wilayah kepulauan. Salah satu langkah yang telah direalisasikan adalah pemasangan 40 unit lampu jalan tenaga surya di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Muhammad Rheza, mengatakan pemasangan dilakukan kurang dari satu bulan setelah aspirasi warga disampaikan dalam agenda Safari Ramadan pada akhir Maret 2026. “Ini bagian dari komitmen Wali Kota untuk memastikan pemerataan pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat, termasuk di wilayah kepulauan,” ujarnya, Minggu (19/4/2026).
Rinciannya, sebanyak 25 unit lampu terpasang di Pulau Barrang Lompo dan 15 unit di Pulau Lanjukang. Lampu berbasis solar cell dipilih karena dinilai sesuai dengan kondisi geografis kepulauan yang memiliki keterbatasan akses listrik konvensional.
Munafri Arifuddin menilai penerangan jalan bukan sekadar fasilitas fisik, melainkan instrumen penting untuk meningkatkan keamanan dan mendukung aktivitas ekonomi warga. Ia juga menekankan bahwa pendekatan pembangunan harus adaptif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Menurutnya, penggunaan energi terbarukan menjadi solusi yang lebih efisien sekaligus berkelanjutan bagi wilayah kepulauan.
Selain penerangan jalan, Pemerintah Kota Makassar juga menyiapkan kebijakan transportasi laut berupa layanan “pete-pete laut” yang direncanakan beroperasi pada Mei atau Juni 2026. Program ini akan menghubungkan pulau-pulau seperti Barrang Lompo hingga Lanjukang dengan daratan kota.
Munafri Arifuddin menyebut, penguatan konektivitas laut menjadi kunci untuk mengatasi keterbatasan mobilitas warga sekaligus membuka peluang ekonomi baru. “Rute kapal antar pulau diharapkan menjadi solusi akses transportasi dan memperkuat konektivitas antara daratan dan wilayah kepulauan,” ujarnya dalam pertemuan dengan perwakilan Kementerian Perhubungan.
Pemerintah kota juga merencanakan pembangunan dermaga serta rumah singgah bagi warga kepulauan di daratan. Di sektor layanan publik, kemudahan administrasi kependudukan mulai dirasakan warga karena pengurusan dokumen kini dapat dilakukan di tingkat kelurahan tanpa harus ke kantor pusat layanan.
Camat Kepulauan Sangkarrang, Andi Asdhar, menyatakan program penerangan jalan dan layanan administrasi tersebut telah memberi dampak langsung bagi masyarakat. Ia menyebut keberadaan lampu jalan meningkatkan rasa aman dan memudahkan aktivitas warga pada malam hari.
Langkah-langkah ini menunjukkan pergeseran pendekatan pembangunan Makassar yang mulai menempatkan wilayah kepulauan sebagai bagian integral dari sistem kota, bukan sekadar wilayah pinggiran. Dalam jangka panjang, perluasan infrastruktur energi terbarukan dan transportasi laut berpotensi memperkuat konektivitas, mengurangi disparitas wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi pesisir.
Namun, keberlanjutan program akan bergantung pada konsistensi pendanaan, integrasi antar-sektor, serta kemampuan pemerintah memastikan operasional dan pemeliharaan infrastruktur berjalan efektif di wilayah yang secara geografis menantang.(*/IN)
