MAKASSAR,inspirasinusantara.id — Akses pendidikan yang merata dan berkualitas masih menjadi tantangan di berbagai daerah, termasuk Makassar. Kesenjangan fasilitas, kualitas pembelajaran, hingga akses bagi kelompok rentan menunjukkan perlunya penguatan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Dalam momentum Hari Pendidikan Nasional, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak seluruh warga tanpa terkecuali. Hal itu disampaikan saat memimpin upacara peringatan di Lapangan Karebosi, Jumat (2/5/2026).
Dalam amanatnya, Munafri membacakan sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yang menekankan bahwa pendidikan bukan sekadar proses transfer ilmu, tetapi upaya memanusiakan manusia secara utuh.
“Inti dari pendidikan adalah memuliakan manusia itu sendiri,” ujar Munafri Arifuddin.
Ia menyampaikan bahwa pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan peradaban bangsa, sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan sistem pendidikan nasional. Dalam konteks kebijakan, pemerintah pusat juga menempatkan sektor pendidikan sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia.
Munafri menjelaskan, pendekatan pembelajaran mendalam (deep learning) menjadi salah satu arah kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Model ini diarahkan pada pembelajaran yang lebih bermakna dan berorientasi pada pengembangan kompetensi siswa secara menyeluruh.
Selain itu, terdapat lima kebijakan strategis yang menjadi fokus pemerintah, di antaranya pembangunan dan revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru, penguatan karakter peserta didik, serta perluasan akses pendidikan inklusif.
“Pendidikan harus dapat diakses oleh semua, termasuk anak berkebutuhan khusus dan masyarakat di wilayah dengan keterbatasan akses,” kata Munafri.
Upaya tersebut juga mencakup penguatan literasi dan numerasi, pengembangan bidang STEM, serta penyediaan berbagai jalur pendidikan alternatif seperti sekolah terbuka dan pembelajaran jarak jauh.
Bagi Pemerintah Kota Makassar, momentum Hardiknas menjadi pengingat pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun ekosistem pendidikan. Munafri menekankan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada peran keluarga, masyarakat, dan dunia usaha.
Ke depan, penguatan pendidikan inklusif di Makassar berpotensi meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mengurangi kesenjangan akses. Namun, tantangan tetap ada pada pemerataan fasilitas, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta konsistensi implementasi kebijakan di tingkat lokal agar tujuan pendidikan untuk semua dapat tercapai secara berkelanjutan.(*/IN)
