MAKASSAR, inspirasinusantara.id — Kabar guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu mendapat kesempatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) membawa harapan baru bagi ratusan ribu guru. Namun, perubahan yang diumumkan pemerintah bukan berarti seluruh guru PPPK otomatis berubah status menjadi PNS.
Pemerintah baru menyepakati bahwa guru PPPK penuh waktu akan mendapat kesempatan mengikuti proses untuk menjadi PNS, yang diperkirakan mulai dibuka pada awal 2027. Pada saat yang sama, guru PPPK paruh waktu akan diarahkan menjadi PPPK penuh waktu.
Karena itu, bagi guru, kabar “Guru PPPK Jadi PNS” perlu dibaca lebih hati-hati. Yang berubah saat ini bukan status seluruh guru PPPK menjadi PNS, melainkan adanya jalur yang sedang disiapkan pemerintah untuk perubahan status tersebut.
Bukan Otomatis Jadi PNS
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keputusan tersebut setelah rapat pemerintah bersama DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Menurut Prasetyo, pemerintah menyepakati dua hal terkait status guru PPPK.
Pertama, guru yang masih berstatus PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Kedua, guru PPPK penuh waktu akan mulai diproses untuk mendapatkan kesempatan menjadi PNS.
Pemerintah juga menyepakati perubahan status kepegawaian guru PPPK daerah menjadi pegawai pemerintah pusat.
Perubahan tersebut penting karena selama ini pengelolaan guru PPPK daerah berkaitan erat dengan kemampuan fiskal pemerintah daerah, termasuk dalam pembiayaan pegawai.
Namun, perpindahan status menjadi pegawai pemerintah pusat tidak sama dengan perubahan otomatis menjadi PNS.
Guru PPPK tetap harus mengikuti mekanisme yang ditetapkan pemerintah apabila ingin beralih menjadi PNS.
Berapa Banyak Guru yang Terdampak?
Skala kebijakan ini cukup besar. Menteri PANRB Rini Widyantini menyebut terdapat 955.245 guru PPPK penuh waktu dan 231.246 guru PPPK paruh waktu. Pemerintah juga memproyeksikan kebutuhan nasional sebanyak 526.689 formasi yang mencakup berbagai instansi pendidikan.
Data Badan Kepegawaian Negara (BKN) per 31 Desember 2025 menunjukkan jumlah ASN guru mencapai 2.299.056 orang.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.139.140 merupakan PNS, 989.401 PPPK, dan 170.515 PPPK paruh waktu. Data BKN juga menunjukkan mayoritas ASN guru berada di instansi daerah.
Angka tersebut menunjukkan bahwa perubahan tata kelola guru bukan persoalan administratif kecil. Kebijakan ini menyangkut ratusan ribu tenaga pendidik sekaligus hubungan pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah.
Apa yang Berubah bagi Guru PPPK?
Ada setidaknya tiga perubahan yang perlu diperhatikan guru. Pertama, status sebagai pegawai pemerintah pusat.
Guru PPPK yang sebelumnya berada dalam pengelolaan pemerintah daerah akan dialihkan menjadi pegawai pemerintah pusat. Perubahan ini diharapkan membuat pengelolaan status dan pembiayaan guru lebih terkoordinasi.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan kebijakan tersebut sekaligus menjawab harapan pemerintah daerah mengenai dukungan kapasitas fiskal dan penyelesaian status guru PPPK.
Kedua, guru PPPK penuh waktu memperoleh kesempatan menuju PNS. Namun, kesempatan tersebut bukan pengangkatan otomatis.
Menteri PANRB menyebut proses seleksi PNS bagi guru PPPK diperkirakan dibuka pada awal 2027. Artinya, guru yang saat ini berstatus PPPK masih harus menunggu ketentuan teknis mengenai mekanisme, persyaratan, formasi, dan proses seleksinya.
Ketiga, guru PPPK paruh waktu mendapat jalur menuju status penuh waktu. Bagi guru yang saat ini berstatus PPPK paruh waktu, pemerintah memberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu pada 2027.
Dengan demikian, terdapat dua jalur yang berbeda: PPPK paruh waktu diarahkan menjadi PPPK penuh waktu, sementara PPPK penuh waktu mendapat kesempatan mengikuti proses menuju PNS.
Lalu Apa Bedanya PNS dan PPPK?
Di sinilah guru perlu mencermati istilah yang digunakan pemerintah.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, jenis ASN terdiri atas PNS dan PPPK. BKN juga menegaskan pada Maret 2026 bahwa tidak ada status ASN ketiga di luar dua jenis tersebut.
Perbedaan utama keduanya terletak pada mekanisme hubungan kepegawaiannya.
PNS merupakan ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap. Sementara PPPK diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, perubahan dari PPPK menjadi PNS bukan sekadar perubahan sebutan.
Status tersebut berkaitan dengan pola kepegawaian, pengembangan karier, masa kerja, serta hak dan kewajiban yang mengikuti ketentuan masing-masing status ASN.
Jangan Dulu Hitung Kenaikan Gaji
Kabar Guru PPPK Jadi PNS juga berpotensi menimbulkan anggapan bahwa seluruh guru otomatis mendapatkan perubahan penghasilan. Kesimpulan tersebut terlalu dini.
Pemerintah baru menyepakati kesempatan proses menuju PNS. Besaran penghasilan setelah perubahan status akan mengikuti ketentuan yang berlaku bagi PNS dan tidak bisa disimpulkan hanya dari perubahan status.
Untuk guru PPPK sendiri, besaran gaji dan tunjangan telah memiliki ketentuan tersendiri. Karena itu, guru sebaiknya menunggu aturan teknis pemerintah sebelum menghitung perubahan penghasilan berdasarkan status baru.
Mengapa Pemerintah Mengubah Status Guru?
Persoalan guru PPPK tidak hanya berkaitan dengan status individu guru. Ada persoalan yang lebih besar, yaitu siapa yang bertanggung jawab mengelola dan membiayai kebutuhan guru.
Pemerintah daerah selama ini menghadapi tekanan fiskal dalam memenuhi kebutuhan belanja pegawai. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyebut kepala daerah mengharapkan dukungan pemerintah pusat terhadap kapasitas fiskal daerah sekaligus penyelesaian status guru PPPK.
Dengan memindahkan status guru PPPK menjadi pegawai pemerintah pusat, pengelolaan tersebut diharapkan lebih terkoordinasi. Tetapi kebijakan ini juga membawa konsekuensi bagi pemerintah pusat karena tanggung jawab pengelolaan pegawai dan kebutuhan anggaran akan semakin besar.
Yang Perlu Ditunggu Guru pada 2027
Bagi guru PPPK, kabar ini belum menjadi titik akhir. Justru tahap berikutnya akan menentukan apakah kebijakan tersebut benar-benar memberi kepastian.
Guru perlu menunggu setidaknya beberapa hal: aturan seleksi PNS, jumlah formasi yang tersedia, persyaratan peserta, mekanisme penilaian, serta jadwal resmi pendaftaran.
Sementara bagi guru PPPK paruh waktu, yang perlu ditunggu adalah mekanisme pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu.
Pemerintah juga perlu memastikan proses tersebut berjalan transparan agar tidak menimbulkan perbedaan tafsir di antara guru maupun pemerintah daerah.
Bukan Sekadar Ganti Status
Bagi guru, perubahan status tentu penting. Tetapi bagi publik, ukuran keberhasilan kebijakan ini tidak berhenti pada berapa banyak guru yang akhirnya berubah status menjadi PNS.
Pertanyaan berikutnya adalah apakah perubahan status tersebut membuat distribusi guru lebih baik, meningkatkan kepastian karier, memperbaiki kesejahteraan, dan pada akhirnya memperkuat kualitas pembelajaran di sekolah.
Sebab, persoalan pendidikan bukan hanya tentang status guru, tetapi juga tentang bagaimana negara memastikan guru tersedia, sejahtera, profesional, dan mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.
Jadi, ketika muncul kabar “Guru PPPK Jadi PNS”, yang sebenarnya terjadi saat ini adalah pemerintah membuka kesempatan menuju perubahan status, bukan mengubah seluruh guru PPPK menjadi PNS secara otomatis. Bagi guru, babak berikutnya justru dimulai ketika aturan teknis dan proses seleksi resmi diterbitkan. (*/IN)
