MANADO menjadi saksi tatkala 25 jurnalis dari Sulawesi Selatan berkumpul dalam kegiatan Media Gathering Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 2026 pada Sabtu, 14 November 2026. Pertemuan bertema “Building Trust, Strengthening Synergy” ini menyoroti satu pertanyaan inti yang menyentuh kehidupan harian warga: sejauh mana uang tabungan masyarakat aman ketika bank tempat mereka menyimpan dana tiba-tiba berhenti beroperasi.
Kepala Divisi Edukasi, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Kelembagaan Kantor Perwakilan LPS III – Sulampua, Prayitno Amigoro, memaparkan secara sistematis jaring pengaman finansial yang bekerja melindungi masyarakat di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sinergi bersama jurnalis menjadi pilar utama untuk memperluas pemahaman publik mengenai hak-hak nasabah penyimpan dana di lembaga perbankan.
Apresiasi mendalam disampaikan pria yang akrab disapa Pray itu atas kolaborasi erat insan pers yang intensif mengawal isu perlindungan simpanan. “Kami menyampaikan apresiasi besar ke Media selama 1 tahun telah bersama-sama dalam kerja-kerja LPS dengan mempublikasikan sekitar 300 an berita,” ungkapnya.
Pray menyampaikan wilayah Sulampua (Kantor Perwakilan LPS III) tercatat menduduki posisi tertinggi secara nasional dalam intensitas pemberitaan LPS, mengungguli Medan dan Surabaya.
Rp239,68 Miliar Uang Nasabah Dibayar LPS di Sulampua
Ketika sebuah bank berhenti beroperasi, persoalan yang dihadapi nasabah bukan hanya kehilangan akses terhadap rekening. Mereka juga menunggu kepastian mengenai nasib uang yang selama ini disimpan di bank tersebut.
Di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), persoalan itu tergambar melalui data penanganan bank yang dicabut izin usahanya oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Hingga 30 September 2026, LPS mencatat telah membayarkan klaim simpanan sebesar Rp239,68 miliar kepada nasabah BPR dan BPRS yang ditutup. Pembayaran tersebut mencakup 44.445 rekening dari total 46.857 rekening nasabah yang ditangani pada 10 BPR dan BPRS.
Namun, tidak seluruh rekening memenuhi persyaratan pembayaran. Sebanyak 2.412 rekening atau 5,15 persen masuk kategori Simpanan Tidak Layak Bayar (STLB).
Dari sisi nominal, nilai simpanan yang tidak memenuhi persyaratan penjaminan mencapai Rp41,24 miliar dari total Rp333,36 miliar simpanan yang ditangani.
Data tersebut memperlihatkan dua sisi pelaksanaan penjaminan simpanan. Di satu sisi, LPS telah membayarkan klaim kepada puluhan ribu rekening nasabah. Di sisi lain, masih terdapat rekening yang tidak memenuhi ketentuan untuk memperoleh pembayaran.
Tidak Layak Bayar
Berdasarkan data LPS, penyebab terbesar simpanan masuk kategori tidak layak bayar berasal dari tindakan pengurus yang menyebabkan bank menjadi tidak sehat. Nilainya mencapai Rp27,54 miliar atau sekitar 66,8 persen dari total simpanan tidak layak bayar.
Penyebab berikutnya berkaitan dengan ketidaklengkapan pencatatan simpanan. Nilainya mencapai Rp13,2 miliar atau 32 persen.
Sementara itu, simpanan dengan tingkat bunga di atas Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) tercatat sebesar Rp495,89 juta atau 1,2 persen.
Rincian tersebut memperlihatkan bahwa kelayakan pembayaran klaim tidak hanya berkaitan dengan besarnya bunga yang diterima nasabah. Pencatatan dana dan kondisi pengelolaan bank juga menjadi faktor dalam proses penjaminan.
Bagi masyarakat, ketentuan ini penting diketahui karena kepemilikan rekening dan bukti penyetoran dana saja tidak otomatis menentukan kelayakan pembayaran klaim.
Dalam pemaparan program penjaminan, Kepala Divisi Edukasi, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Kelembagaan Kantor Perwakilan LPS III Sulampua, Prayitno Amigoro, menjelaskan batas kewenangan LPS dalam menangani persoalan simpanan nasabah.
Menurutnya, LPS menjalankan fungsi pembayaran klaim setelah izin usaha bank dicabut oleh otoritas yang berwenang.
“Jadi kalau uang hilang, tetapi bank masih hidup itu belum kewenangan LPS,” jelas pria yang akrab disapa Pray tersebut.
Setelah pencabutan izin usaha, LPS melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap data simpanan nasabah. Proses ini menentukan jumlah dana yang tercatat sekaligus kelayakan pembayaran klaim.
LPS memberikan jaminan maksimal Rp2 miliar untuk setiap nasabah pada setiap bank. Penjaminan tersebut mencakup giro, tabungan, dan deposito pada bank konvensional. Sementara pada bank syariah, cakupannya antara lain giro wadiah dan deposito mudharabah.
Meski demikian, pembayaran klaim mengikuti tiga persyaratan yang dikenal sebagai 3T.
Pertama, simpanan tercatat dalam pembukuan bank. Kedua, tingkat bunga simpanan tidak melebihi TBP yang ditetapkan LPS. Ketiga, nasabah tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum dan merugikan bank.
Untuk periode 1 Oktober 2026 hingga 31 Januari 2027, TBP ditetapkan sebesar 3,75 persen untuk simpanan rupiah di bank umum, 2 persen untuk simpanan valuta asing di bank umum, dan 6,25 persen untuk simpanan di BPR.
Ketentuan tersebut menjadi bagian dari persyaratan yang harus diperhatikan nasabah agar simpanannya memenuhi kriteria penjaminan. (*/IN)
