Banner Pajak

BKPSDM Makassar Fokus Benahi Anomali Data Kepegawaian

BKPSDMD
KETAT. Kepala Bidang Mutasi BKPSDM Kota Makassar, Darus Moeslim menjelaskan mengenai tata kelola kepegawaian Kota Makassar. (foto:ist)

MAKASSAR, inspirasinusantara.id – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar terus melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola kepegawaian.

Salah satu fokus utama saat ini adalah penertiban dan sinkronisasi data aparatur sipil negara (ASN) yang masih ditemukan tidak sesuai antara kondisi lapangan dan sistem.

Kepala Bidang Mutasi BKPSDM Kota Makassar, Darus Moeslim, menyampaikan bahwa ketidaksesuaian data tersebut menjadi pekerjaan serius yang harus diselesaikan secara bertahap.

Ia mencontohkan adanya data guru yang secara fisik bertugas di satu sekolah, namun tercatat berada di unit kerja lain dalam sistem kepegawaian.

“Masih ada data yang belum sinkron. Contohnya guru yang di lapangan bertugas di satu sekolah, tetapi di sistem tercatat di lokasi berbeda. Hal-hal seperti ini sedang kami benahi,” kata Darus, Sabtu (13/12/2025).

Menurutnya, proses perbaikan data membutuhkan ketelitian tinggi karena setiap ASN memiliki riwayat dan kebutuhan administrasi yang berbeda. Penyesuaian dalam sistem, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan dan mutasi, tidak dapat dilakukan secara cepat atau seragam.

“Penanganannya satu per satu dan cukup detail. Setiap pegawai membutuhkan penyesuaian tersendiri di sistem,” jelasnya.

Selain pembaruan data, BKPSDM juga menangani berbagai urusan kepegawaian lainnya, mulai dari proses pengangkatan pegawai, pengelolaan tunjangan, kenaikan pangkat dan jabatan, hingga pengurusan cuti serta kenaikan gaji berkala.

Darus menegaskan bahwa seluruh proses tersebut berjalan secara terstruktur dan mengacu pada kebijakan pimpinan daerah.

“Prinsipnya, kami memastikan setiap ASN ditempatkan sesuai kebutuhan organisasi dan arahan Wali Kota,” ujarnya.

Melalui pembenahan data dan pengawasan ketat terhadap mutasi serta kebutuhan pegawai, BKPSDM Makassar berharap sistem manajemen SDM pemerintah daerah menjadi lebih tertib, akurat, dan efisien.

Langkah ini juga dinilai penting untuk menjaga efektivitas anggaran serta memastikan pelayanan publik didukung oleh ASN yang tepat sesuai kompetensi dan fungsi kerjanya. (*/IN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *