IN, MAKASSAR — Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kota Makassar Helmy Budiman mengikuti Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kota Makassar.
Kegiatan ini diadakan oleh BPJS Kesehatan di kantor Kejaksaan Negeri Makassar dan dihadiri oleh beberapa SKPD Terkait.
Dalam pertemuan ini juga hadir langsung Kepala Dinas Ketenagakerjaan Nielma Palamba.
Dalam Pertemuan ini DPMPTSP diharapkan melakukan sinkronisasi data pelaku usaha dalam pengurusan izin dan memberikan sanksi pada pelaku usaha yang tidak mengikut sertakan pekerjanya pada BPJS Kesehatan.
“Hasil rapat ini disampaikan bahwa kami harus melakukan sinkronisasi terhadap data pelaku usaha yang melakukan pengurusan perizinan. Juga ikut mendeteksi pelaku usaha yang tidak mengikutkan pekerjanya sebagai peserta BPJS,” ucap Helmy Budiman, Selasa (27/8/2024).
Kata Helmy, kegiatan ini merupakan kerjasama lintas sektor dalam rangka mendukung kepatuhan terhadap keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional.
Tugas Dinas PMPTSP jika pelaku usaha atau pemohon perizinan belum memenuhi kewajibannya pada BPJS kesehatan maka perizinannya tidak dapat diproses.
“Dimana dalam persyaratan penerbitan perizinan, pelaku usaha harus memenuhi tanggung jawab pada BPJS Kesehatan,” ujarnya. (*/IN)
