Krisis iklim tak membunuh semua orang secara setara. Di Makassar, warga miskin berada di garis api paling depan. Bukan hanya suhu yang naik, tapi juga ketimpangan. Ketika kota menghangat dan laut meninggi, warga pinggiran Makassar tak lagi bisa membedakan antara musim dan bencana.
Makassar, Inspirasinusantara.id — Pukul satu siang, lorong sempit di Kelurahan Tamalabba, Kecamatan Ujung Tanah, seperti perut oven. Dinding rumah yang saling berhimpitan memantulkan panas, udara di dalam rumah nyaris tak bergerak.
“Tiga bulan terakhir rumah lebih pengap dari biasanya,” kata Wawan, 25 tahun, Ketua Karang Taruna setempat.
Wawan dan ratusan keluarga di sana tinggal di kawasan padat penduduk, dengan rumah-rumah petak yang berdempetan, minim ventilasi, dan jauh dari pohon rindang. Kipas angin pun terasa tak mempan menahan sengat panas. Bagi warga Tamalabba, cuaca ekstrem bukan sekadar gejala alam, tapi rutinitas yang menyiksa.
“Anak-anak gampang sekali sakit, demam, batuk,” katanya.
Baca juga: Kota Makassar di Halaman Depan Krisis Iklim
Panas bukan satu-satunya ancaman. Ketika musim hujan datang dan laut pasang, air dengan mudah merangsek masuk ke rumah warga. Mereka terpaksa mengungsi ke masjid-masjid terdekat.
Dua tahun lalu, kata Wawan, banjir rob dan hujan lebat membuat hampir seluruh lingkungan tergenang.
Panas yang Menyesakkan
Peningkatan suhu udara di Makassar telah menjadi tren yang tak terbantahkan. Data BMKG Wilayah IV Makassar menunjukkan bahwa tahun 2024 adalah salah satu tahun terpanas dalam sejarah pencatatan iklim di Sulawesi Selatan.
Baca juga: Krisis Iklim Versi BMKG dan Suara Warga Makassar
Menurut analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), suhu udara rata-rata di Makassar dalam dua dekade terakhir meningkat mencapai 0,7 derajat Celsius. Kenaikan yang tampak kecil di atas kertas ini menyimpan dampak besar di lapangan, terutama bagi warga miskin kota.
Studi tahun 2021 yang menggunakan sensor suhu langsung di 12 pemukiman informal Makassar menemukan bahwa suhu di dalam rumah secara rutin melebihi ambang aman untuk aktivitas harian.
Dalam istilah ilmiah, ini disebut wet bulb globe temperature (WBGT), pengukuran suhu yang mempertimbangkan kelembapan dan radiasi panas. Saat suhu luar 32°C, suhu di dalam rumah warga bisa mencapai 36–38°C dengan kelembapan tinggi. Ini kondisi yang, jika berlangsung terus, dapat mengancam jiwa.
Sunarsih Said (52), warga Perumnas Antang, juga merasakan gejala yang serupa. “Kalau panas, orang di sini kebanyakan tinggal dalam rumah,” ujarnya.
Kulit anak-anak sering kemerahan, mudah iritasi. Kipas angin menyala sepanjang hari, tapi tak cukup menyejukkan.
“Kalau hujan deras, pasti banjir. Kalau panas, ya panas. Terasa sekali bedanya sekarang dibanding dulu.”
Kemiskinan yang Membakar
Perubahan iklim tak menyerang secara acak. Ia menimpa paling keras mereka yang paling lemah. Di Makassar, kawasan seperti Tamalabba, Antang, dan beberapa bagian Biringkanaya menjadi contoh nyata dari ketimpangan iklim. Mereka tinggal di rumah rapat tanpa insulasi, jauh dari pepohonan, dekat pantai, dan nyaris tak punya ruang adaptasi.
Makassar mengalami efek urban heat island (UHI) — kondisi ketika kawasan padat dan miskin menjadi lebih panas dibanding area kaya yang lebih hijau. Penelitian menyebut selisih suhu antara dua zona ini bisa mencapai 4–7°C. Warga kota dengan rumah ber-AC dan pekarangan luas bisa menyesuaikan diri. Warga pinggiran, tidak.
Di sisi lain, hampir tidak ada bentuk bantuan adaptasi yang menyentuh warga. Baik Wawan maupun Sunarsih mengaku belum pernah menerima bantuan langsung saat banjir melanda.
Informasi dari pemerintah kadang ada, tapi tak diikuti aksi. Mereka menyiasati sebisanya: menanam bunga, memindahkan barang ke rak tinggi, atau langsung mengungsi ke masjid bila hujan turun tiga hari berturut-turut.
Beban yang Tak Adil
Ironisnya, mereka yang paling menderita akibat pemanasan global justru bukan pelakunya. Menurut laporan Oxfam, 1% orang terkaya dunia menghasilkan emisi karbon dua kali lebih besar dibanding 3,1 miliar orang termiskin.
Di Indonesia, rumah tangga miskin seperti milik Wawan dan Sunarsih, nyaris tak punya kendaraan pribadi dan hanya menggunakan listrik untuk kebutuhan dasar.
Namun, dalam politik dan kebijakan iklim, suara mereka kerap tak terdengar. Pemerintah daerah telah menyusun program seperti penanaman pohon dan revitalisasi drainase, tetapi tidak banyak menyentuh kampung-kampung yang paling rentan. Di Blok 10 Antang, Sunarsih hanya bisa berharap.
“Pemerintah harus perhatikan kita di sini. Setiap musim hujan, pasti ada banjir. Kami butuh solusi, bukan hanya informasi.”
Adaptasi yang Terlupakan
Studi Universitas Gadjah Mada tahun 2023 menyebut bahwa implementasi adaptasi iklim di kota-kota seperti Makassar terhambat oleh koordinasi yang lemah, minimnya anggaran, dan rendahnya partisipasi warga dalam perencanaan.
Padahal, pemanasan global bukan ancaman masa depan. Ia sudah datang dan tinggal bersama warga miskin setiap hari.
Dalam jangka panjang, ini adalah krisis keadilan. Perubahan iklim tak sekadar mengubah cuaca, tapi memperlebar jurang kesenjangan sosial. Ia menyingkap siapa yang bisa bertahan dan siapa yang ditinggalkan dalam debu dan air keruh. Seperti kata Wawan, “Semua manusia memang harus bertanggung jawab.” (Andi/IN)
