MAKASSAR,inspirasinusantara.id — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran dan pelaksanaan program yang berdampak langsung bagi masyarakat memasuki triwulan II tahun anggaran 2026.
Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Kota Makassar hingga triwulan I, yang berlangsung di Ruang Sipakatau, Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (16/4/2026).
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, Sekretaris Daerah Makassar Andi Zulkifly Nanda, para kepala dinas, camat, hingga jajaran direksi Perusda.
Munafri mengungkapkan, capaian realisasi anggaran pada triwulan I masih perlu mendapat perhatian serius. Meski terdapat peningkatan secara year-on-year (YoY), angkanya dinilai belum cukup signifikan untuk mencapai target optimal di akhir tahun.
“Secara year-on-year memang ada peningkatan, tapi sangat tipis,” ujarnya.
Ia bahkan mengingatkan bahwa jika pola tersebut terus berlanjut, maka realisasi belanja berpotensi tidak mencapai 90 persen pada akhir tahun anggaran.
“Kalau pola ini berjalan normal, kita berpotensi tidak mencapai 90 persen realisasi belanja di akhir tahun. Artinya, harus ada akselerasi di triwulan berikutnya,” tegasnya.
Selain itu, Munafri juga menyoroti masih adanya sejumlah perangkat daerah dengan capaian realisasi rendah. Ia meminta agar kendala yang dihadapi segera diidentifikasi secara spesifik dan tidak dianggap sebagai persoalan teknis biasa.
“Saya lihat masih ada yang jauh di bawah. Ini harus dipastikan kendalanya apa, supaya kita bisa kejar di triwulan berikutnya,” tambahnya.
Dalam arahannya, Munafri menekankan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan, mulai dari RPJMD, rencana kerja (Renja), hingga penganggaran sebagai fondasi utama dalam mencapai target pembangunan daerah.
“Kita tidak bisa hanya melihat angka. Di awal ini kita harus pastikan keselarasan antara RPJMD, Renja, dan anggaran. Ini basic yang menentukan arah kerja kita sampai akhir tahun,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus memastikan program yang telah direncanakan benar-benar siap dijalankan dan tidak berhenti pada tahap perencanaan.
Selain itu, proses penyaluran atau delivery anggaran harus berjalan lancar tanpa hambatan administratif.
“Delivery anggaran harus smooth, jangan sampai kita berhenti hanya karena persoalan teknis di perencanaan,” tegasnya lagi.
Munafri turut menyoroti pentingnya mengukur dampak awal atau early outcome dari setiap program yang dijalankan. Ia meminta agar OPD tidak hanya berfokus pada capaian administratif, tetapi juga pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
“Kalau dampaknya belum terasa, ini harus kita evaluasi. Jangan sampai program yang kita jalankan justru tidak dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa hasil evaluasi triwulan I akan menjadi dasar dalam menentukan langkah percepatan di triwulan berikutnya, termasuk melalui pembahasan bersama tim ahli.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan bahwa rapat monitoring dan evaluasi menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh program APBD berjalan tepat sasaran, efektif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Evaluasi ini bukan sekadar melihat capaian, tetapi juga untuk mengidentifikasi kendala serta merumuskan langkah-langkah perbaikan ke depan,” ujarnya.
Aliyah juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar setiap program memiliki arah yang jelas, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan kota.
“Sesuai arahan Wali Kota, tidak boleh lagi ada kegiatan yang berjalan tanpa dampak yang konkret,” tegasnya.
Ia menambahkan, penguatan sinergi lintas perangkat daerah menjadi kunci dalam mendorong efektivitas pelaksanaan program pembangunan di Makassar.
“Kami berharap seluruh perangkat daerah dapat memperkuat sinergi, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kota Makassar,” tutupnya. (*/IN)
