MAKASSAR,inspirasinusantara.idPertumbuhan penduduk yang cepat dan keragaman sosial menjadi tantangan utama Kota Makassar dalam memperkuat ketahanan keluarga dan kualitas sumber daya manusia. Di sejumlah kecamatan dengan dinamika kependudukan tinggi, isu stunting, kesehatan ibu dan anak, serta ketepatan data penduduk masih membutuhkan intervensi kebijakan yang berkelanjutan.
Kondisi tersebut menjadi latar kunjungan kerja Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga), Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, ke Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Jumat (30/1/2026). Kunjungan itu difokuskan pada peninjauan implementasi Kampung Keluarga Berkualitas (KB) dan program pemenuhan gizi bagi kelompok rentan.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendampingi langsung agenda tersebut bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar Melinda Aksa dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Makassar Andi Irwan Bangsawan. Rangkaian kegiatan mencakup peninjauan Kampung KB di Kelurahan Manggala, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta Program Makan Bergizi (MBG) bagi ibu hamil dan ibu menyusui di Kelurahan Bangkala.
Wamendukbangga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka menegaskan bahwa Kampung KB menjadi instrumen kebijakan strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dari keluarga. Ia menyebut pendekatan tersebut sejalan dengan visi pembangunan nasional.
Ia menjelaskan, Kampung KB mengintegrasikan program Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia, termasuk penguatan edukasi 1.000 Hari Pertama Kehidupan sebagai upaya pencegahan stunting. Selain itu, keberadaan Rumah Data Kependudukan dinilai penting untuk memastikan perencanaan pembangunan berbasis data yang akurat.
Isyana juga mengapresiasi inovasi lokal di Kampung KB Manggala, salah satunya Program Simfoni (Single Parents Membangun Potensi Anak Indonesia) yang menyasar pemberdayaan orang tua tunggal. Menurutnya, praktik baik tersebut berpeluang direplikasi di daerah lain.
Sementara itu, Munafri Arifuddin menilai Kecamatan Manggala sebagai wilayah strategis dalam penguatan kebijakan pengendalian penduduk. Ia menyebut kecamatan tersebut mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat dengan karakter masyarakat yang heterogen.
Menurut Munafri Arifuddin, Kampung KB diposisikan sebagai fondasi kebijakan pembangunan sumber daya manusia di Makassar, terutama untuk merespons isu stunting, kesehatan ibu dan anak, serta kualitas keluarga secara menyeluruh. Ia menambahkan, dampak program Kampung KB dan intervensi gizi mulai dirasakan masyarakat.
Munafri Arifuddin juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk mengawal implementasi program pusat melalui kolaborasi dengan BKKBN dan kementerian terkait. Menurutnya, penguatan kualitas keluarga memiliki keterkaitan langsung dengan agenda pembangunan jangka panjang menuju Generasi Emas 2045.
Ke depan, efektivitas Kampung KB dan pemanfaatan data kependudukan menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Makassar dalam memastikan kebijakan pembangunan keluarga berjalan konsisten. Integrasi program pusat dan daerah akan menentukan sejauh mana upaya pengendalian penduduk mampu berdampak nyata pada kualitas hidup warga kota.(*/IN)
