MAKASSAR,inspirasinusantara.id-Tantangan transparansi dan efisiensi pengadaan barang dan jasa masih menjadi isu krusial dalam tata kelola pemerintahan perkotaan, termasuk di Kota Makassar. Di tengah kompleksitas kebutuhan layanan publik dan besarnya anggaran belanja daerah, sistem pengadaan yang akuntabel dan berbasis digital menjadi salah satu kunci memperkuat kepercayaan publik serta efektivitas kebijakan.
Komitmen tersebut ditunjukkan Pemerintah Kota Makassar melalui penerapan lokapasar pengadaan pemerintah Mbizmarket, yang mengantarkan Makassar meraih Best Adoption of Government Marketplace Award 2025. Penghargaan itu diterima Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, mewakili Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, pada ajang Mbizmarket Award 2025 di The Alana Yogyakarta Hotel & Convention Center, Kamis (29/1/2026).
Penghargaan tersebut diberikan oleh PT Brilliant Ecommerce Berjaya (Mbizmarket) sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kota Makassar mengadopsi dan mengimplementasikan sistem pengadaan barang dan jasa berbasis digital secara optimal, transparan, dan akuntabel.
Ajang Mbizmarket Award 2025 diikuti kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMD dari berbagai wilayah di Indonesia yang dinilai aktif mendorong transformasi digital pengadaan. Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Pajak, serta Bank Pembangunan Daerah se-Indonesia.
Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam menjalankan arah kebijakan digitalisasi yang ditetapkan pimpinan daerah.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Makassar untuk terus memperkuat transformasi digital, khususnya dalam sistem pengadaan barang dan jasa yang transparan, akuntabel, dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik,” ujar Aliyah.
Secara terpisah, arah kebijakan pengadaan digital yang dijalankan Pemkot Makassar sejalan dengan komitmen Munafri Arifuddin dalam mendorong reformasi birokrasi berbasis teknologi. Digitalisasi pengadaan diposisikan sebagai instrumen penting untuk meminimalkan potensi penyimpangan, mempercepat proses belanja daerah, serta memperluas akses pelaku usaha terhadap sistem pengadaan pemerintah.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Makassar, Syibli Muhammad, yang turut mendampingi dalam kegiatan tersebut, menilai pemanfaatan lokapasar pemerintah menjadi langkah strategis dalam menciptakan ekosistem pengadaan yang lebih terbuka dan efisien.
Dalam jangka panjang, implementasi pengadaan digital yang konsisten diharapkan memperkuat tata kelola keuangan daerah dan kualitas layanan publik di Makassar. Tantangan ke depan terletak pada peningkatan kapasitas aparatur, pengawasan berkelanjutan, serta adaptasi teknologi agar kebijakan pengadaan digital benar-benar memberikan dampak nyata bagi pembangunan kota dan kepercayaan masyarakat.(*/IN)
