IN, MAKASSAR– Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar 2025-2029 di Hotel Claro, Rabu (5/3/2025).
Forum ini menjadi langkah awal dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kota Makassar yang akan menjadi pedoman bagi kebijakan lima tahun ke depan.
Dalam sambutannya, Munafri menegaskan bahwa perencanaan pembangunan merupakan proses strategis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
“Perencanaan Pembangunan Daerah adalah proses menentukan kebijakan masa depan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang tersedia demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Munafri.
Munafri menekankan bahwa penyusunan RPJMD Kota Makassar harus selaras dengan kebijakan nasional, khususnya Asta Cita yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
“Dokumen RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 2025-2029 harus mencerminkan komitmen Kota Makassar dalam mendukung pencapaian Asta Cita, yang mencakup pemajuan ekonomi, pemerataan pembangunan, penguatan ketahanan nasional, dan pemberdayaan masyarakat,” jelasnya.
Dalam kesempatan ini, Munafri memperkenalkan visi pembangunan Kota Makassar untuk lima tahun ke depan, yakni Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan, yang dijabarkan ke dalam tujuh misi pembangunan.
Selain itu, ia juga memaparkan Program Unggulan Sapta Mulia, yang dirancang untuk memberikan dampak sosial dan ekonomi langsung kepada masyarakat. Program tersebut mencakup:
1. Gratis seragam sekolah
2. Gratis iuran sampah
3. Gratis pemasangan instalasi air bersih
4. Pembangunan stadion bertaraf internasional
5. Mulia Berjasa (Berbagi Jaminan Sosial)
6. Makassar Super Apps
7. Makassar Creative Hub
“Program unggulan ini dirancang untuk menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, dengan dampak nyata di sektor sosial dan ekonomi,”ungkap Munafri.
Forum konsultasi publik ini menjadi bagian penting dalam penyusunan RPJMD yang partisipasi. Munafri berharap masyarakat serta pemangku kepentingan aktif memberikan masukan guna merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berbasis data.
“Hasil konsultasi ini akan dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda, Kepala SKPD, serta perwakilan masyarakat yang hadir,” katanya.
Menutup sambutannya, Munafri mengingatkan seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Direksi Perusahaan Daerah agar aktif dalam setiap tahapan penyusunan RPJMD. Ia menekankan bahwa seluruh program prioritas harus memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
“Saya mengingatkan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah dan jajaran terkait agar bersungguh-sungguh mengikuti seluruh tahapan penyusunan RPJMD yang dilakukan secara maraton oleh Bappeda bersama Tim Transisi Pemerintah Kota Makassar,” tuturnya. (*/IN)
