MAKASSAR, inspirasinusantara.id — Sejumlah program pembangunan dan pelayanan publik di Makassar dinilai belum bergerak secepat tuntutan kebutuhan warga. Di sektor infrastruktur, kesehatan, hingga pengelolaan anggaran, masih terdapat pekerjaan yang tertunda dan jabatan strategis yang diisi pelaksana tugas, sehingga berpotensi menghambat efektivitas birokrasi.
Menjawab tantangan tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melantik 27 pejabat administrator dan pengawas lingkup Pemerintah Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (2/3/2026). Pelantikan ini disebut sebagai bagian dari langkah percepatan kinerja dan penguatan organisasi perangkat daerah (OPD).
Munafri menegaskan, reposisi jabatan merupakan mekanisme yang lazim dalam pemerintahan untuk penyegaran sekaligus optimalisasi capaian program. Namun, ia meminta pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dan memastikan tidak ada kekosongan kerja saat transisi.
“Kalau di posisi yang lama dalam kondisi baik, maka di posisi yang baru harus lebih dari itu. Proses perpindahannya harus lebih cepat dan langsung memberikan dampak pembangunan,” ujar Munafri dalam arahannya.
Ia menekankan tidak boleh ada lagi pekerjaan yang tertunda karena keraguan, kesalahan teknis, atau ketidaksinkronan tujuan. Menurutnya, sejumlah program prioritas berada di Dinas Pekerjaan Umum (PU), sehingga penempatan pejabat di sektor tersebut menjadi perhatian khusus.
“Program prioritas banyak ada di PU. Saya tidak mau lagi mendengar ada pekerjaan yang berhenti karena human error atau tidak selaras dengan tujuan kita,” katanya.
Munafri juga menjelaskan, beberapa pejabat di lingkungan PU yang sebelumnya berstatus pelaksana tugas harus segera didefinitifkan agar proses pengadaan barang dan jasa berjalan lebih cepat. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah penumpukan pekerjaan dan kejar serapan anggaran di akhir tahun.
“Saya mau ini cepat berjalan supaya sistem penganggaran yang sudah ada bisa dimaksimalkan. Jangan tunggu di ujung baru kejar serapan,” ujarnya.
Selain sektor infrastruktur, perhatian diarahkan pada pelayanan kesehatan, khususnya di RSUD Daya. Ia menilai rumah sakit daerah harus menjadi wajah pelayanan kesehatan pemerintah kota dan mampu membangun kepercayaan publik melalui peningkatan sistem administrasi dan kualitas layanan.
“Rumah sakit daerah tidak boleh hanya berpikir sebagai rumah sakit biasa. Harus tumbuh dan memberikan pelayanan maksimal,” kata Munafri.
Dalam kesempatan itu, Munafri juga menyinggung pentingnya kepemimpinan yang kuat di setiap OPD. Ia meminta kepala SKPD membangun soliditas internal dan menyelesaikan persoalan organisasi tanpa membuka konflik ke ruang publik.
“Kalau ada persoalan di dalam, selesaikan di dalam. Perlihatkan bahwa OPD itu utuh dan solid,” ujarnya.
Ia menambahkan, masih terdapat sejumlah posisi strategis yang harus segera diisi, termasuk kepala sekolah dan kepala puskesmas. Proses pengajuan pertimbangan teknis (pertek) dan simulasi penempatan pejabat, menurutnya, akan terus dilakukan agar tidak ada jabatan kosong terlalu lama.
Pelantikan tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda dan pimpinan SKPD. Adapun pejabat yang dilantik antara lain pejabat di Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, serta sejumlah unit pelaksana teknis lainnya.
Dengan langkah ini, Munafri Arifuddin menargetkan birokrasi Kota Makassar bergerak lebih responsif terhadap persoalan di tingkat bawah, mulai dari infrastruktur lingkungan, sanitasi, hingga pelayanan dasar. Percepatan pengisian jabatan dan penguatan kepemimpinan OPD menjadi bagian dari strategi konsolidasi awal tahun anggaran.
Ke depan, efektivitas kebijakan ini akan diuji pada kemampuan Pemerintah Kota Makassar menjaga konsistensi pelaksanaan program prioritas, menghindari tumpang tindih kewenangan, serta memastikan percepatan serapan anggaran benar-benar berbanding lurus dengan kualitas layanan publik dan pembangunan berkelanjutan di Makassar. (*/IN)
