INSPIRASINUSANTARA-Pemerintah memilih memangkas anggaran kementerian dan lembaga (K/L) demi menjaga defisit APBN tetap di bawah 3 persen. Di tengah tekanan global dan kenaikan harga energi, kebijakan ini dinilai sebagai langkah menjaga stabilitas fiskal. Namun, muncul pertanyaan: apakah langkah ini berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi?
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk menjaga disiplin fiskal. Ia mengatakan, “langkah yang diambil adalah pemotongan anggaran supaya kita tidak lewat daripada tiga persen.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah memprioritaskan batas defisit sebagai indikator utama kesehatan fiskal.
Tekanan terhadap APBN salah satunya berasal dari potensi kenaikan harga minyak dunia yang dapat meningkatkan beban subsidi energi. Jika harga terus meningkat, belanja negara berisiko membengkak dan mempersempit ruang fiskal pemerintah. Dalam kondisi ini, efisiensi anggaran menjadi salah satu opsi yang ditempuh.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, juga menegaskan pendekatan tersebut. Ia menyebut, “kalau harga BBM naik terus, langkah pertama ya efisiensi.” Artinya, pemerintah mulai menyisir berbagai pos belanja yang dinilai tidak mendesak sebagai langkah awal pengendalian anggaran.
Kebijakan ini berpotensi berdampak pada aktivitas ekonomi, terutama jika pemangkasan menyasar belanja yang produktif. Belanja pemerintah selama ini menjadi salah satu penggerak ekonomi, sehingga pengurangan anggaran dikhawatirkan dapat memperlambat realisasi proyek pembangunan.
Selain itu, perlambatan belanja negara juga berpotensi memengaruhi perputaran ekonomi di daerah. Sejumlah pelaku usaha, termasuk UMKM, seringkali bergantung pada proyek atau belanja pemerintah. Ketika belanja tersebut berkurang, peluang usaha dapat ikut menurun, meskipun dampaknya akan sangat bergantung pada sektor yang terdampak.
Di sisi lain, menjaga defisit tetap di bawah 3 persen dinilai penting untuk mempertahankan kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi makro. Defisit yang terkendali dapat membantu menjaga risiko utang tetap aman serta memberikan sinyal positif terhadap pengelolaan fiskal pemerintah.
Namun demikian, dalam situasi ekonomi global yang belum stabil, sebagian pihak menilai bahwa belanja pemerintah justru dibutuhkan sebagai penopang pertumbuhan. Oleh karena itu, kebijakan pemangkasan anggaran ini memunculkan perdebatan antara pentingnya stabilitas fiskal dan kebutuhan mendorong ekonomi.
Kondisi ini menunjukkan adanya dilema kebijakan. Di satu sisi, pemerintah perlu menjaga kredibilitas fiskal. Di sisi lain, pengurangan belanja berpotensi menahan laju pertumbuhan jika tidak dilakukan secara selektif.
Di sisi lain, pemerintah juga memberi sinyal bahwa efisiensi ini tidak semata untuk menutup defisit, tetapi juga untuk memberikan ruang fiskal bagi berbagai program prioritas nasional, seperti penguatan ketahanan energi dan program sosial strategis, sehingga arah penggunaan anggaran tetap menjadi faktor kunci dalam menentukan dampak kebijakan ini ke depan.
Pada akhirnya, efektivitas kebijakan ini akan sangat bergantung pada ketepatan sasaran pemangkasan anggaran. Jika difokuskan pada belanja yang kurang produktif, efisiensi dapat memberikan dampak positif. Namun jika tidak, kebijakan ini dikhawatirkan justru menjadi faktor yang memperlambat ekonomi, dan kembali memunculkan pertanyaan: siapa yang sebenarnya paling diuntungkan?(slv/IN)
