MAKASSAR,inspirasinusantara.id- Risiko bencana di wilayah pesisir seperti Makassar semakin kompleks seiring perubahan iklim, mulai dari banjir, cuaca ekstrem, hingga banjir rob. Kondisi ini mendorong pemerintah kota memperkuat sistem kesiapsiagaan yang tidak hanya bertumpu pada respons darurat, tetapi juga pada mitigasi dan kapasitas masyarakat. Upaya tersebut ditandai melalui Apel Kesiapsiagaan Bencana Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Anjungan MNEK Center Point of Indonesia (CPI), Selasa (14/7/2026).
Apel yang dipimpin Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin ini melibatkan BPBD, TNI, Polri, Basarnas, perangkat daerah, relawan, hingga organisasi kemasyarakatan. Keterlibatan lintas sektor tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana diarahkan sebagai sistem kolaboratif, bukan hanya tanggung jawab pemerintah. “Potensi bencana datang kapan saja. Karena itu, penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat,” ujar Munafri.
Dari sisi kebijakan, penguatan kesiapsiagaan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor. Apel kesiapsiagaan tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan simbolik, tetapi juga menjadi sarana menguji kesiapan personel, sumber daya, serta mekanisme koordinasi dalam menghadapi potensi bencana di Makassar.
Munafri menekankan bahwa kesiapsiagaan tidak cukup dibangun saat terjadi bencana, tetapi harus menjadi budaya sehari-hari. Ia menyebut latihan rutin, simulasi, dan edukasi kebencanaan sebagai fondasi utama membangun ketangguhan masyarakat. “Budaya sadar bencana harus menjadi bagian dari karakter masyarakat, di mana setiap individu, keluarga, dan komunitas memiliki pemahaman terhadap risiko serta siap bertindak cepat ketika menghadapi situasi darurat,” katanya.
Berdasarkan kajian risiko, Makassar menghadapi ancaman banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, dan banjir rob yang dipengaruhi perubahan iklim. Peningkatan frekuensi bencana tersebut menuntut perubahan pendekatan, dari respons menjadi mitigasi. Pemerintah juga mendorong penerapan prinsip build back better, yaitu membangun kembali wilayah terdampak dengan standar yang lebih aman dan tangguh.
Penguatan sistem ini turut melibatkan kolaborasi pentahelix, yakni pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, dan masyarakat. Dalam konteks ini, BPBD Kota Makassar menandatangani kerja sama dengan 23 perguruan tinggi untuk memperluas kapasitas sumber daya manusia. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Muhammad Fadli Tahar menyebut kolaborasi tersebut sebagai investasi jangka panjang. “Mahasiswa akan belajar langsung di lapangan sehingga memiliki pengalaman dan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penanggulangan bencana,” ujarnya.
Langkah ini menunjukkan bahwa kesiapsiagaan bencana tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi juga pada kesiapan manusia dan sistem pengetahuan. Tantangan ke depan adalah memastikan edukasi dan simulasi berjalan konsisten hingga ke tingkat komunitas, sehingga respons terhadap bencana tidak lagi bersifat reaktif, melainkan terencana dan terukur.(tmi/IN)
