INSPIRASINUSANTARA.ID — Pergantian Menteri Keuangan membawa perhatian baru bagi dunia usaha. Suahasil Nazara kini memimpin Kementerian Keuangan setelah Presiden Prabowo Subianto mengganti Purbaya Yudhi Sadewa.
Perubahan figur tersebut tidak otomatis berarti seluruh kebijakan fiskal akan berubah. Namun, dunia usaha menaruh perhatian pada arah kebijakan setelah pergantian kepemimpinan, terutama menyangkut belanja pemerintah, perpajakan, investasi, dan kepastian usaha.
Fungsionaris Kadin Indonesia Muhammad Sirod melihat pergantian tersebut sebagai momentum untuk memperkuat koordinasi pemerintah dan mempercepat pelaksanaan kebijakan ekonomi. Ia juga menilai perubahan Menteri Keuangan tidak serta-merta menunjukkan adanya koreksi terhadap kinerja Purbaya.
“Saya kira kinerja Pak Purbaya selama ini cukup baik,” kata Sirod dalam wawancara melalui telepon, Selasa, 15 September 2026.
Menurut Sirod, sejumlah indikator fiskal dan ekonomi selama kepemimpinan Purbaya menunjukkan perkembangan positif. Ia menyebut defisit dapat dijaga di bawah 3 persen dan APBN tetap kredibel.
Karena itu, perhatian kini bergeser pada pekerjaan yang harus dilanjutkan Suahasil. Dunia usaha ingin perubahan kepemimpinan tidak menciptakan ketidakpastian baru.
Belanja Pemerintah Jadi Salah Satu Perhatian
Salah satu agenda yang akan mendapat perhatian adalah kualitas belanja pemerintah. Pergantian Menteri Keuangan berlangsung ketika pemerintah tetap membutuhkan belanja yang mampu mendukung aktivitas ekonomi.
Sirod menilai efisiensi tetap penting. Namun, efisiensi tidak cukup hanya dengan mengurangi pengeluaran. Pemerintah perlu memperbaiki struktur dan kualitas belanja agar anggaran menghasilkan dampak ekonomi yang lebih besar.
Ia juga menilai pemerintah perlu mengurangi pemborosan di tingkat pusat maupun daerah. Menurut Sirod, pemerintah sebaiknya tidak mudah menutup kebutuhan dengan utang sebelum melakukan efisiensi.
Pandangan tersebut menempatkan APBN dalam dua fungsi sekaligus. Pemerintah harus menjaga kesehatan fiskal, tetapi juga perlu memastikan belanja mampu mendorong aktivitas ekonomi.
Dunia usaha kemudian akan melihat bagaimana Suahasil menerjemahkan keseimbangan tersebut dalam kebijakan. Perubahan arah belanja dapat memengaruhi proyek pemerintah, aktivitas sektor swasta, hingga keputusan investasi.
Pajak Juga Menjadi Sorotan Dunia Usaha
Perpajakan menjadi bidang lain yang mendapat perhatian setelah pergantian Menteri Keuangan. Dunia usaha membutuhkan kepastian mengenai aturan yang berhubungan langsung dengan biaya dan perencanaan bisnis.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani meminta pemerintah menjaga kontinuitas kebijakan fiskal. Ia menyebut perpajakan, kepabeanan, insentif investasi, dan belanja pemerintah sebagai sejumlah kebijakan yang perlu memberikan kepastian bagi pelaku usaha.
Menurut Shinta, perusahaan membutuhkan ruang untuk menyusun rencana investasi dan ekspansi. Karena itu, setiap perubahan kebijakan perlu dilakukan secara terukur dan disertai komunikasi yang baik.
“Kami berharap setiap perubahan kebijakan dilakukan secara terukur, dengan komunikasi yang baik dan ruang dialog yang memadai dengan dunia usaha,” kata Shinta.
Pesan tersebut menunjukkan bahwa pergantian Menteri Keuangan bukan hanya soal siapa yang memegang jabatan. Dunia usaha juga memperhatikan apakah perubahan kepemimpinan membawa perubahan mendadak pada aturan yang memengaruhi kegiatan bisnis.
Coretax Jadi Pekerjaan yang Perlu Dilanjutkan
Sirod juga menyinggung implementasi Coretax. Menurut dia, sistem administrasi perpajakan tersebut mulai menunjukkan hasil yang dirasakan pelaku usaha.
Ia mengatakan implementasi Coretax sebelumnya menjadi pekerjaan rumah. Namun, menurut pengalamannya berbicara dengan konsultan pajak, sistem tersebut mulai terasa lebih baik dan lebih mampu mendeteksi aktivitas perpajakan.
Karena itu, pembenahan administrasi perpajakan menjadi salah satu fondasi yang perlu dilanjutkan. Perubahan kepemimpinan tidak harus berarti perubahan terhadap seluruh sistem yang sedang berjalan.
Bagi pelaku usaha, kepastian administrasi sama pentingnya dengan besaran kewajiban pajak. Sistem yang jelas membantu perusahaan menghitung biaya dan memenuhi kewajiban secara lebih terukur.
Di sisi lain, pemerintah membutuhkan penerimaan untuk membiayai program pembangunan. Tantangannya ialah menjaga penerimaan tanpa membuat sektor produktif kehilangan ruang untuk tumbuh.
Shinta juga mengingatkan agar kebijakan penerimaan tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan dalam jangka pendek. Menurut dia, pemerintah perlu mempertimbangkan daya saing dan kemampuan sektor produktif untuk berkembang.
Investasi Menjadi Mesin Pertumbuhan
Perhatian berikutnya mengarah pada investasi. Sirod melihat investasi sebagai salah satu penggerak penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi pemerintah.
Ia berharap pemerintah dapat menjalankan dua mesin pertumbuhan secara bersamaan, yakni BUMN dan sektor swasta. Menurutnya, kedua kelompok tersebut perlu bergerak agar pertumbuhan ekonomi semakin kuat.
Sektor swasta membutuhkan ruang untuk melakukan investasi dan ekspansi. Ketika perusahaan memperluas usaha, kebutuhan tenaga kerja juga dapat meningkat.
Karena itu, kebijakan fiskal tidak hanya berdampak pada laporan APBN. Keputusan mengenai belanja, pajak, insentif, dan regulasi dapat memengaruhi keputusan perusahaan untuk membuka usaha, memperluas kapasitas, atau menunda investasi.
Inilah alasan kepastian kebijakan menjadi perhatian utama setelah pergantian Menteri Keuangan.
Dunia Usaha Menunggu Kebijakan yang Bisa Diprediksi
Bagi pengusaha, ketidakpastian menjadi persoalan ketika perusahaan sulit memperkirakan biaya dan aturan yang berlaku pada masa mendatang.
Apindo karena itu meminta kesinambungan kebijakan fiskal. Shinta menilai pengalaman Suahasil di Kementerian Keuangan dapat membantu proses transisi karena ia bukan figur baru dalam pengelolaan kebijakan fiskal.
Suahasil sebelumnya pernah menjabat Wakil Menteri Keuangan dan memiliki pengalaman di Badan Kebijakan Fiskal. Latar belakang tersebut menjadi modal institusional dalam melanjutkan pengelolaan kebijakan fiskal.
Namun, dunia usaha tetap menunggu bagaimana pengalaman tersebut diterjemahkan dalam kebijakan baru.
Bagi perusahaan, ukuran utama bukan sekadar pergantian figur. Konsistensi dan kualitas kebijakan setelah transisi menjadi perhatian yang lebih langsung.
Karena itu, komunikasi pemerintah juga menjadi bagian penting. Jika ada perubahan aturan, pelaku usaha membutuhkan informasi yang jelas agar dapat menyesuaikan rencana bisnis.
Kesehatan APBN Tetap Jadi Fondasi
Suahasil menghadapi tugas menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Pada saat yang sama, pemerintah ingin fiskal tetap mampu mendukung program prioritas dan pertumbuhan ekonomi.
Sirod menyebut indikator fiskal pada masa sebelumnya menunjukkan defisit dapat dijaga di bawah 3 persen. Ia juga menyebut pertumbuhan ekonomi beberapa kali mendekati 6 persen. Data resmi yang dikutip dalam laporan Investortrust menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan pada triwulan I 2026, sementara penerimaan perpajakan hingga semester I 2026 tumbuh 24,6 persen.
Angka tersebut menjadi bagian dari konteks ketika Suahasil mulai menjalankan tugasnya. Pemerintah tidak memulai dari ruang kosong. Ada kebijakan, sistem, dan target fiskal yang sudah berjalan.
Karena itu, tantangannya bukan hanya membuat kebijakan baru. Menkeu juga perlu menentukan kebijakan mana yang dilanjutkan, mana yang perlu diperbaiki, dan mana yang harus dipercepat.
Efisiensi Harus Bertemu Pertumbuhan
Efisiensi belanja menjadi salah satu isu penting dalam transisi ini. Pemerintah perlu memastikan anggaran tidak habis untuk pengeluaran yang kurang produktif.
Namun, efisiensi juga tidak boleh hanya berarti pemotongan anggaran. Kualitas belanja menentukan seberapa besar APBN dapat memberikan dampak kepada masyarakat dan dunia usaha.
Sirod mendukung agenda efisiensi pemerintah, tetapi ia mendorong perbaikan struktur belanja. Ia juga menilai pemerintah perlu menghindari kebiasaan menutup kebutuhan dengan utang sebelum melakukan efisiensi.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah dapat menjaga ruang fiskal sekaligus mengarahkan anggaran pada kegiatan yang memberikan dampak ekonomi.
Dunia usaha akan melihat hasilnya dari aktivitas yang lebih konkret. Investasi, ekspansi perusahaan, proyek yang berjalan, dan penciptaan lapangan kerja menjadi beberapa saluran yang dapat menunjukkan efektivitas kebijakan fiskal.
Apa yang Berubah Setelah Menkeu Berganti?
Pergantian Menteri Keuangan tidak otomatis membuat tarif pajak, aturan belanja, atau kebijakan fiskal langsung berubah. Namun, perubahan kepemimpinan membuka ruang evaluasi terhadap arah dan pelaksanaan kebijakan.
Ada beberapa area yang kini menjadi perhatian dunia usaha. Pertama, kesinambungan pengelolaan APBN. Kedua, kualitas dan efisiensi belanja. Ketiga, kepastian perpajakan dan kepabeanan. Keempat, insentif investasi. Kelima, komunikasi pemerintah dengan pelaku usaha.
Kelima aspek tersebut saling berkaitan.
Belanja yang efektif dapat mendukung aktivitas ekonomi. Kebijakan pajak yang dapat diprediksi membantu perusahaan menyusun rencana. Insentif yang tepat dapat mendorong investasi. Sementara itu, komunikasi yang konsisten membantu pelaku usaha memahami arah pemerintah.
Karena itu, masa awal kepemimpinan Suahasil akan menjadi periode penting untuk melihat kesinambungan dan perubahan kebijakan fiskal.
Menkeu Baru dan Harapan Dunia Usaha
Pergantian Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara membawa ekspektasi baru dari dunia usaha. Sirod melihat momentum tersebut sebagai kesempatan untuk memperkuat koordinasi pemerintah dan mempercepat pelaksanaan kebijakan ekonomi.
Sementara itu, Apindo menekankan pentingnya kepastian. Dunia usaha membutuhkan kebijakan fiskal yang prudent, tetapi tetap mendukung daya beli, investasi, produktivitas, dan sektor riil.
Artinya, perhatian setelah pelantikan bukan semata-mata pada sosok Menteri Keuangan baru. Yang lebih penting ialah bagaimana kebijakan berjalan setelah transisi.
Belanja pemerintah akan menjadi salah satu indikator. Perpajakan menjadi indikator lainnya. Investasi, kepastian hukum, dan komunikasi dengan dunia usaha juga akan ikut menentukan bagaimana pelaku ekonomi membaca arah kebijakan.
Karena itu, judul “siap-siap aturan belanja dan pajak berubah” perlu dibaca sebagai kewaspadaan terhadap kemungkinan penyesuaian arah kebijakan, bukan kepastian bahwa tarif pajak atau seluruh aturan belanja langsung berubah.
Bagi dunia usaha, yang paling dibutuhkan dalam masa transisi adalah kemampuan pemerintah menjaga kredibilitas APBN sekaligus memberikan arah kebijakan yang dapat diprediksi. Dengan begitu, pergantian Menteri Keuangan tidak berhenti pada pergantian pejabat, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat hubungan antara kebijakan fiskal, investasi, dan aktivitas ekonomi. (sal/IN)
