INSPIRASINUSANTARA.ID — Pembangunan perumahan di Makassar menghadapi persoalan yang lebih besar. Rumah baru perlu diikuti fasilitas dasar.
Sekolah dan puskesmas menjadi dua fasilitas yang disoroti Pemerintah Kota Makassar. Layanan publik lain juga perlu diperhitungkan sejak awal.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mendorong pola pembangunan tersebut. Pemerintah dan pengembang diminta merencanakan kawasan secara bersama.
Dorongan itu disampaikan saat Musda XV DPD Real Estat Indonesia Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut berlangsung di Sandeq Ballroom Hotel Claro Makassar.
Acara digelar pada Rabu, 7 Oktober 2026. Temanya adalah “Solidaritas dan Kolaborasi REI dalam Mendukung Percepatan Program 3 Juta Rumah”.
Mengapa pembangunan rumah perlu diikuti sekolah?
Pertumbuhan perumahan biasanya berarti bertambahnya jumlah penghuni. Ketika penghuni bertambah, kebutuhan layanan dasar juga ikut muncul.
Sekolah menjadi salah satu kebutuhan tersebut. Karena itu, keberadaan rumah tanpa fasilitas pendidikan bisa menimbulkan persoalan.
Munafri mencontohkan kawasan perumahan baru di Kelurahan Barombong. Wilayah tersebut berada di Kecamatan Tamalate, Makassar.
Menurutnya, pertumbuhan permukiman belum seimbang dengan fasilitas pendidikan. Akibatnya, masyarakat harus bergerak keluar kawasan tempat tinggal.
Jarak menjadi persoalan ketika fasilitas dasar tidak tersedia. Warga perlu mencari layanan pendidikan di kawasan lain.
Munafri menilai kondisi tersebut perlu diperhitungkan sejak perencanaan. Pembangunan rumah tidak seharusnya berjalan sendiri.
“Pemukiman ini harus tumbuh disertai dengan infrastruktur tambahan seperti sekolah dan puskesmas,” kata Munafri.
Puskesmas juga perlu mengikuti pertumbuhan permukiman
Kebutuhan warga tidak berhenti pada pendidikan. Layanan kesehatan juga menjadi bagian dari kebutuhan kawasan hunian.
Munafri menekankan pentingnya fasilitas kesehatan. Layanan publik lainnya juga perlu hadir bersama pertumbuhan permukiman.
Tujuannya adalah mengurangi kebutuhan warga bepergian terlalu jauh. Terutama ketika mereka membutuhkan layanan dasar.
Karena itu, pembangunan kawasan perlu melihat kebutuhan masyarakat secara lebih luas. Rumah menjadi salah satu bagian dari ekosistem tersebut.
Konsep ini mengubah cara melihat pembangunan perumahan. Kawasan tidak hanya dinilai dari jumlah rumah yang dibangun.
Ketersediaan fasilitas pendukung juga menjadi bagian penting. Sekolah dan puskesmas menjadi contoh layanan yang perlu diperhitungkan.
Pemerintah dan pengembang perlu menghitung kebutuhan sejak awal
Munafri mengajak Real Estat Indonesia atau REI bekerja sama dengan pemerintah. Kolaborasi tersebut diarahkan pada perencanaan kawasan.
Salah satu yang perlu dihitung adalah rasio rumah dan fasilitas publik. Jumlah rumah perlu dikaitkan dengan kebutuhan sekolah.
“Mungkin di setiap rasio pembangunan rumah harus ikut rasio pembangunan sekolah yang ada di sana,” ujarnya.
Menurut Munafri, pemerintah dan pengembang perlu duduk bersama. Mereka perlu menentukan kebutuhan fasilitas berdasarkan skala pembangunan.
“Kita perlu duduk sama-sama untuk merencanakan berapa besar rasio yang harus kita laksanakan,” katanya.
Dengan pendekatan tersebut, fasilitas publik tidak hanya dipikirkan setelah kawasan berkembang. Kebutuhan masyarakat dapat dipetakan sejak tahap perencanaan.
Perumahan juga berkaitan dengan ekonomi Makassar
Munafri juga menyoroti kontribusi sektor properti terhadap perekonomian Makassar. Pengembang dinilai turut memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi.
Kontribusi tersebut juga berkaitan dengan penerimaan daerah. Salah satunya melalui berbagai sektor perpajakan.
Aktivitas ekonomi turunannya juga ikut disebut. Karena itu, sektor perumahan memiliki hubungan dengan perkembangan ekonomi kota.
Munafri menyebut ekonomi Makassar pada triwulan terakhir tumbuh 7,04 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan sebelumnya sebesar 6,61 persen.
Menurutnya, pertumbuhan tersebut mencakup kontribusi dunia usaha. Sektor real estate dan perumahan termasuk di dalamnya.
Program 3 Juta Rumah membutuhkan kawasan yang ikut tumbuh
Musda XV DPD REI Sulsel juga dikaitkan dengan program 3 Juta Rumah. Munafri berharap forum tersebut menjadi ruang konsolidasi.
Konsolidasi itu melibatkan pemerintah dan dunia usaha. Tujuannya mendukung penyediaan hunian sekaligus pengembangan kawasan.
Persoalannya bukan hanya berapa banyak rumah yang tersedia. Kawasan tempat rumah tersebut berdiri juga perlu mendukung kebutuhan penghuninya.
Sekolah dan puskesmas menjadi bagian dari kebutuhan tersebut. Layanan publik lain juga perlu dipertimbangkan.
Munafri meminta Musda menjadi momentum kolaborasi. Ia juga mengaitkannya dengan program 3 Juta Rumah pemerintah pusat.
“Jadikanlah Musda ini sebagai ajang konsolidasi untuk membangun Kota Makassar,” kata Munafri.
Ia juga berharap program tersebut dapat mendukung realisasi program 3 Juta Rumah.
Pada akhirnya, pembangunan hunian tidak hanya soal membangun rumah. Rumah berada dalam sebuah kawasan yang digunakan masyarakat setiap hari.
Karena itu, sekolah, puskesmas, dan layanan publik menjadi bagian dari perencanaan kawasan. Bagi Makassar, tantangannya adalah memastikan pertumbuhan permukiman berjalan bersama kebutuhan warganya. (*/IN)
