MAKASSAR, Inspirasinusantara.id – Pemerintah Kota Makassar dijadwalkan akan melantik puluhan pejabat eselon II dan III pada Senin (16/6/2025).
Namun hingga Minggu pagi, jumlah pasti dan nama-nama pejabat yang akan dilantik masih dalam tahap finalisasi.
Baca juga: Krisis Iklim Makin Nyata, Anak Muda Pesisir Menggugat Ruang Hidup
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengonfirmasi bahwa proses pelantikan sudah mendapat izin dari instansi terkait.
“Izin sudah ada, Insya Allah kita akan lantik besok, mungkin sore,” kata Munafri saat menghadiri kegiatan Brompton Day Out 10 di Monumen Mandala, Minggu (15/6/2025).
Saat ditanya jumlah pejabat yang akan dilantik, Munafri atau yang akrab disapa Appi menyebutkan angka sekitar 70 orang. Namun ia menekankan bahwa jumlah tersebut masih bisa berubah.
“Kurang lebih, tapi kita lihat nanti. Saya ingin pastikan dulu, masih ada hal-hal yang perlu diperhatikan,” ujarnya.
Appi juga menyampaikan bahwa pelantikan akan mencakup pejabat eselon II dan III. Namun, ia menyerahkan rincian teknis pelaksanaan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar.
“Teknisnya nanti Pak Sekda yang sampaikan,” tambahnya.
Sekda Kota Makassar, A. Zulkifly Nanda, menjelaskan bahwa seluruh izin pelantikan sudah lengkap.
“Izin mutasi sudah ada, baik eselon II maupun eselon III. Untuk job fit juga sudah selesai,” katanya.
Zulkifly menyebutkan jumlah pejabat yang akan dilantik kemungkinan sekitar 40 hingga 50 orang.
“Kalau digabung antara eselon II dan III, mungkin sekitar 40-an sampai 50-an. Nanti kita hitung lagi,” jelasnya.
Ia juga menanggapi isu yang beredar mengenai daftar nama yang akan dilantik.
“Yang beredar itu ada yang benar, ada yang tidak. Kita lihat besok siapa yang dilantik, baru tahu mana yang akurat,” ujarnya.
Zulkifly menegaskan bahwa meski pelantikan merupakan hak prerogatif Wali Kota, tetap ada tahapan verifikasi.
“Prerogatifnya Wali Kota, tapi tetap diverifikasi oleh BKN, diketahui pemerintah provinsi dan Kementerian Dalam Negeri,” katanya.
Menurutnya, nama-nama pejabat yang diajukan bisa saja disetujui atau tidak, tergantung hasil verifikasi.
“Kalau sesuai, diberikan izin. Kalau tidak, tentu ada pertimbangan,” tutupnya. Andi/IN)
