MAKASSAR, Inspirasinusantara.id – Pemerintah Kota Makassar mulai merealisasikan tujuh program prioritas dalam Sapta Mulia secara bertahap.
Program tersebut dinilai membutuhkan perubahan regulasi, penyesuaian APBD, dan dukungan dokumen RPJMD, sehingga tidak bisa dilaksanakan sekaligus dalam waktu singkat.
Baca juga: Kesehatan Warga Tergerus Krisis Iklim Makassar
“Program ini butuh waktu dan perubahan regulasi,” kata Sekretaris Daerah Kota Makassar, A. Zulkifly Nanda, Jumat (30/5/2025).
Baca juga: Jejak Karbon dari Gaya Hidup Urban di Makassar
Zulkifly mencontohkan beberapa program yang telah memasuki tahap awal pelaksanaan. Program bebas iuran sampah, misalnya, sudah hampir rampung regulasinya melalui peraturan wali kota.
“Insyaallah tahun ini bisa diterapkan,” ujarnya.
Sementara itu, program seragam sekolah gratis juga telah tayang di Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan siap dieksekusi setelah proses administrasi dan penganggaran selesai.
Menurut Zulkifly, pelaksanaan program tidak bisa langsung dijalankan usai pelantikan kepala daerah.
“Harus dituangkan dulu dalam RPJMD,” katanya.
Program lainnya, seperti pemasangan air PDAM gratis untuk 2.000 unit rumah, juga siap diluncurkan dalam waktu dekat. Selain itu, pembangunan Makassar Creative Hub di Pantai Losari tengah berlangsung, dengan regulasi pendukung yang sedang disiapkan.
Adapun Makassar Super Apps akan mengintegrasikan lebih dari 140 layanan digital milik Pemkot ke dalam satu sistem terpadu.
Aplikasi ini sedang dikembangkan oleh tim khusus dan akan segera diumumkan oleh Wali Kota Makassar.
“Kami optimis tahun ini ada program yang mulai jalan,” ucap Zulkifly.
Ia menegaskan, seluruh program Sapta Mulia ditargetkan tuntas dalam lima tahun, namun sebagian sudah bisa dijalankan sejak tahun pertama.
Pemerintah kota, katanya, berkomitmen untuk menjaga agar semua program tetap berjalan sesuai jalur. (And/IN)
