MAKASSAR, inspirasinusantara.id — Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulsel dalam mendorong perluasan akses layanan keuangan hingga ke desa dan daerah terpencil melalui penguatan sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lewat program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Program TPAKD dinilai sebagai salah satu pilar strategis dalam memperkuat inklusi dan literasi keuangan di wilayah Sulawesi Selatan. TPAKD Sulsel bahkan menjadi model nasional dalam pengembangan akses keuangan berbasis kearifan lokal.
“TPAKD menjadi salah satu strategi penting dalam membuka akses keuangan yang inklusif dan berkeadilan. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat di desa-desa pun bisa menikmati layanan keuangan yang aman, termasuk pinjaman produktif, tabungan digital, hingga proteksi asuransi,” ujar Fatmawati Rusdi dalam pertemuan bersama Kepala OJK Sulselbar di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (10/6).
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Pemprov Sulsel akan terus mendukung perluasan inklusi keuangan melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan edukasi masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor.
“Pemprov Sulsel berkomitmen mendukung percepatan inklusi keuangan, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun program literasi. Kolaborasi dengan OJK sangat penting agar program ini betul-betul menyentuh masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, petani, dan UMKM,” jelasnya.
Baca juga : Pemkot Makassar Gandeng PT Pos Indonesia Dorong Penguatan UMKM
Kepala OJK Sulselbar, Moch. Muchlasin, menjelaskan bahwa TPAKD merupakan forum koordinasi antarinstansi untuk mempercepat akses layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Dengan semangat SIKOKO – sinergitas, komitmen, dan konsistensi –, kami terus mendorong inovasi daerah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat mulai dari pengembangan ekonomi daerah berbasis pertanian, literasi keuangan syariah hingga pemanfaatan transaksi keuangan digital di pedesaan dan daerah terpencil,” ungkapnya.
Menurut Muchlasin, capaian TPAKD Sulsel yang meraih TPAKD Award 2025 merupakan bukti komitmen kuat daerah dalam menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif dan berdampak langsung pada masyarakat.
Dalam kesempatan itu, OJK juga memaparkan kinerja sektor jasa keuangan Sulsel per Maret 2025. Total aset perbankan tercatat sebesar Rp204,99 triliun, tumbuh 5,91 persen secara tahunan. Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp137,34 triliun (naik 6,55 persen), sementara penyaluran kredit mencapai Rp165,78 triliun, tumbuh 3,76 persen.
Rincian kredit menunjukkan kredit produktif sebesar Rp83,39 triliun dan kredit konsumtif sebesar Rp76,89 triliun. Sementara itu, sektor pasar modal mencatatkan 409.932 investor per Maret 2025, naik 19,15 persen dari tahun sebelumnya, dengan total transaksi saham mencapai Rp6,09 triliun.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh Kepala Direktorat Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Budi Susetiyo, Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen Amiruddin Muhidu, serta Analis Divisi Indra Natsir Dahlan. Dari pihak Pemprov Sulsel hadir Plt Kepala Biro Ekonomi Pembangunan dan Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). (*/IN)
