MAKASSAR, inspirasinusantara.id – Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan kota dengan melibatkan lebih banyak pelaku usaha lokal. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan bahwa minimal 50% dari belanja proyek pemerintah akan dialokasikan bagi pengusaha Makassar dan pelaku UMKM.
Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat perputaran ekonomi di tingkat lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meminimalisir kebocoran ekonomi ke luar daerah.
BACA JUGA: Wali Kota Makassar Dorong Dewan Pendidikan Tingkatkan Mutu Pendidikan
“Kalau pengusaha dari Makassar yang mengerjakan proyek, maka uangnya akan kembali berputar di kota ini. Itu yang kita kejar—pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif,” ujar Munafri saat menghadiri pelantikan pengurus DPC Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (GAPEKSINDO) Kota Makassar, periode 2025–2030, di Balai Kota, Senin (19/5/2025).
Menurut Munafri, proyek-proyek pembangunan di Makassar selama ini didominasi oleh pelaku usaha dari luar kota. Ke depan, Pemkot akan mengedepankan kemitraan strategis dengan pengusaha lokal, sepanjang mereka mampu menunjukkan profesionalisme dan transparansi.
“Prioritas tetap diberikan kepada pelaku usaha dari Makassar. Tapi kita tegaskan: tidak ada proyek karena kedekatan. Semua harus melalui proses yang terbuka dan akuntabel,” tambahnya.
Ia juga mengajak pelaku usaha lokal untuk lebih proaktif merespons peluang, bukan hanya menjadi perantara dari proyek luar. “Kami butuh mitra yang betul-betul mau bekerja, bukan hanya jadi penghubung. Kalau nilainya sama, tentu kami pilih yang lokal,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Munafri menyebutkan sejumlah proyek strategis Pemkot Makassar ke depan, termasuk pembangunan kantor kelurahan permanen yang selama ini masih menyewa, serta renovasi sekolah yang infrastrukturnya telah tertinggal selama puluhan tahun.
“Anak-anak kita tidak bisa belajar dengan maksimal kalau ruang kelasnya rusak atau tidak layak. Infrastruktur pendidikan adalah prioritas,” ujarnya.
Kebijakan belanja lokal ini juga menjadi bagian dari upaya Pemkot untuk mengurangi ketergantungan pada segelintir pelaku usaha besar, serta menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan berdaya saing. (*/IN)
