MAKASSAR,inspirasinusantara.id- Kualitas perencanaan pembangunan daerah masih menjadi salah satu persoalan utama dalam memastikan program pemerintah benar-benar berdampak pada masyarakat. Di tengah tuntutan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masuk dalam lima besar penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas, sebagai hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan dan proses perencanaan yang dijalankan.
Capaian ini tidak berhenti pada aspek administratif. Dalam Tahap II wawancara dan verifikasi yang dilaksanakan secara hybrid dari Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (30 Juni 2026), Pemprov Sulsel diminta menunjukkan keterkaitan antara dokumen perencanaan, implementasi program, serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Tahapan ini menjadi krusial karena menilai sejauh mana perencanaan diterjemahkan menjadi hasil pembangunan.
Sekretaris Daerah Sulsel, Jufri Rahman, bersama Plt Kepala Bappelitbangda Irawan Dermayasamin Ibrahim memaparkan capaian pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil yang telah dicapai. Proses ini juga melibatkan pemangku kepentingan di luar pemerintah, termasuk akademisi, pelajar sebagai penerima manfaat, pelaku usaha, tokoh masyarakat, hingga organisasi nonpemerintah, sebagai upaya menghadirkan perspektif yang lebih luas terhadap dampak program.
Sejumlah indikator makro menjadi dasar penilaian. Pada Triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi Sulsel mencapai 6,88 persen, melampaui rata-rata nasional, dengan PDRB per kapita sebesar Rp78,75 juta. Tingkat kemiskinan per September 2025 tercatat 7,43 persen, lebih rendah dari nasional, dengan rasio gini 0,350 poin. Indeks Pembangunan Manusia pada 2025 berada di angka 75,92 poin, sementara Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai 80,67 poin dan tingkat pengangguran terbuka 4,45 persen.
Namun, di balik angka-angka tersebut, penilaian juga menyoroti inovasi kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat. Salah satu yang diangkat adalah program Smart School, sistem pembelajaran hybrid yang mengintegrasikan tatap muka dan teknologi digital untuk mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antardaerah. Program ini telah berjalan sejak 2022 dengan konsep “Satu Standar, Satu Guru, Satu Sulsel”.
“Melalui inovasi ini, guru-guru terbaik dapat berbagi pengetahuan kepada seluruh siswa tanpa dibatasi jarak. Kami juga melihat berbagai indikator pembangunan terus menunjukkan perbaikan,” ujar Jufri Rahman. Ia menambahkan, proses penilaian ini diharapkan menjadi ruang evaluasi sekaligus memperoleh masukan dari Bappenas.
Dari sisi desain kebijakan, Smart School mencoba menjawab masalah klasik pemerataan kualitas guru dan akses pembelajaran, terutama di wilayah terpencil. Irawan Dermayasamin Ibrahim menjelaskan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga pada penguatan karakter, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta sinergi multipihak dalam ekosistem pendidikan.
Data survei kepuasan menunjukkan 43,6 persen responden menyatakan puas dan 35,8 persen sangat puas terhadap kualitas pengajar, atau sekitar 79,4 persen memberikan penilaian positif. Angka ini menjadi indikator awal bahwa intervensi berbasis teknologi dapat diterima, meski masih membutuhkan penguatan pada aspek implementasi dan jangkauan.
Selain pendidikan, arah pembangunan Sulsel juga difokuskan melalui skema Multi Years Project (MYP) yang mencakup pembangunan jalan, jaringan irigasi, dan rumah sakit. Kebijakan ini diarahkan untuk memastikan anggaran lebih fokus pada program dengan dampak luas, termasuk peningkatan konektivitas wilayah dan akses layanan publik.
Meski masuk lima besar, tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Penilaian PPD tidak hanya mengukur capaian saat ini, tetapi juga keberlanjutan kebijakan serta kemampuan daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat secara adaptif.
Dalam konteks tersebut, capaian ini menjadi lebih dari sekadar penghargaan. Ia menjadi indikator awal apakah pendekatan perencanaan pembangunan Sulawesi Selatan benar-benar bergerak ke arah yang lebih inklusif, terukur, dan berorientasi dampak—atau masih perlu diperkuat agar manfaatnya dirasakan lebih merata di seluruh wilayah.(*/IN)
