MAKASSAR,inspirasinusantara.id- Keterbatasan infrastruktur jalan masih menjadi hambatan utama konektivitas antarwilayah di Sulawesi Selatan, terutama pada jalur yang menopang aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) mempercepat pelaksanaan program Multi Years Project (MYP) pada sejumlah ruas jalan strategis yang dibiayai melalui APBD.
Program ini dirancang tidak hanya untuk memperbaiki kondisi jalan yang rusak, tetapi juga memperkuat konektivitas wilayah serta memperlancar distribusi barang dan jasa. Fokus penanganan diarahkan pada ruas-ruas yang selama ini menjadi jalur penghubung utama aktivitas masyarakat, termasuk distribusi hasil pertanian dan perdagangan.
Berdasarkan progres terbaru, pekerjaan MYP saat ini berlangsung pada Paket 3, Paket 4, dan Paket 5 dengan berbagai jenis penanganan, mulai dari pengaspalan, pembangunan drainase, hingga penguatan struktur jalan. Pada Paket 3, pengaspalan dilakukan di ruas Batas Kabupaten Enrekang–Anabanua–Dongi–Tanrutedong melalui penghamparan Asphalt Concrete-Binder Course (AC-BC) di STA 15+150 pada sisi kiri dan kanan jalan.
Sementara itu, pada Paket 4, penanganan difokuskan di ruas Anabanua–Makale–Batas Sidrap melalui pembangunan talud bahu jalan untuk memperkuat struktur serta mengurangi risiko kerusakan. Preservasi jalan juga dilakukan di ruas Batas Kabupaten Soppeng–Ulugalung guna menjaga kondisi jalan tetap mantap.
Pada Paket 5, pekerjaan mencakup beberapa ruas di Kabupaten Bone. Di ruas Ujung Lamuru–Palattae, pembangunan dinding penahan tanah (DPT) dilakukan di STA 9+630 untuk mengantisipasi longsor. Di ruas Palattae–Bojo, pembangunan drainase di STA 0+425 difokuskan untuk mendukung sistem pembuangan air, sementara di ruas Tanabatue–Sanrego–Palattae dilakukan pengaspalan AC-BC di STA 17+550.
Kepala Bidang Jalan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, Muhammad Rosyadi, mengatakan percepatan proyek ini diharapkan berdampak langsung pada peningkatan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. “Sejumlah ruas yang sebelumnya mengalami kerusakan kini telah diaspal dengan kondisi lebih baik sehingga meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan,” ujarnya, Minggu (14 Juli 2026).
Dari perspektif kebijakan, MYP menjadi instrumen untuk memastikan pembangunan infrastruktur tidak terfragmentasi dalam satu tahun anggaran, melainkan dirancang berkelanjutan hingga tuntas. Skema ini juga memungkinkan pemerintah daerah memprioritaskan proyek-proyek dengan dampak luas, terutama pada wilayah yang selama ini mengalami keterbatasan akses.
Namun, tantangan tetap ada, terutama pada aspek kualitas pelaksanaan dan konsistensi pengawasan. Pemprov Sulsel menyatakan terus melakukan pemantauan di lapangan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis dan jadwal yang ditetapkan.
Dalam jangka panjang, keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari selesainya proyek fisik, tetapi juga dari sejauh mana perbaikan jalan mampu menurunkan biaya logistik, mempercepat mobilitas, dan membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat di wilayah yang sebelumnya terisolasi. Jika konsisten dijalankan, MYP berpotensi menjadi fondasi penting bagi konektivitas dan pertumbuhan wilayah di Sulawesi Selatan.(*/IN)
