SOPPENG, inspirasinusantara.id — Pemprov Sulsel memperkuat penanganan stunting di Kabupaten Soppeng dengan mendorong penggunaan data yang lebih akurat, intervensi gizi yang tepat sasaran, serta pemberdayaan keluarga. Pendekatan ini menunjukkan bahwa persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan kesehatan anak, tetapi juga ketahanan ekonomi rumah tangga.
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi menekankan pentingnya memastikan data anak yang mengalami stunting maupun wasting benar-benar akurat. Data tersebut menjadi dasar agar intervensi pemerintah tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi sesuai dengan kebutuhan setiap anak.
Pemprov Sulsel Soroti Akurasi Data
Penguatan data menjadi salah satu perhatian dalam kunjungan kerja Pemprov Sulsel ke Soppeng.
Fatmawati meminta fasilitas kesehatan memastikan proses pengukuran pertumbuhan anak dilakukan menggunakan alat antropometri yang layak. “Jika ditemukan kendala pada peralatan, pemerintah daerah diminta segera melaporkannya,” ucapnya.
Langkah tersebut penting karena kesalahan pengukuran dapat memengaruhi penetapan sasaran intervensi. Berdasarkan data SSGI 2024, prevalensi stunting Soppeng tercatat 26,6 persen. Sementara di wilayah kerja UPTD Puskesmas Sewo terdapat 110 balita stunting atau 15,7 persen dan 32 balita wasting atau 4,5 persen.
Angka tersebut menunjukkan bahwa penanganan stunting membutuhkan pemetaan sasaran yang lebih presisi.
Intervensi Tak Bisa Seragam
Pemprov Sulsel mendorong agar bantuan pangan diberikan berdasarkan kondisi anak dan rekomendasi tenaga kesehatan.
Jika hasil pemeriksaan menunjukkan anak masih mengalami stunting atau wasting, intervensi dapat diteruskan dan dipantau secara berkala.
Pendekatan ini membuat kebijakan penanganan stunting lebih berorientasi pada hasil. Pemerintah tidak hanya menghitung berapa banyak bantuan yang disalurkan, tetapi juga melihat apakah kondisi anak benar-benar mengalami perbaikan.
Pemprov Sulsel sebelumnya juga menggencarkan Program Gerakan Orang Tua Asuh untuk Anak Stunting (Genting) sebagai salah satu upaya menekan prevalensi stunting. Program tersebut menekankan pendampingan, pendataan keluarga berisiko, serta pemberian dukungan pangan bagi sasaran.
Dampaknya Masuk ke Ekonomi Keluarga
Stunting kerap dipahami sebagai persoalan kesehatan. Namun, dampaknya dapat menjalar ke ekonomi keluarga dan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.
Keluarga membutuhkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan bergizi, pemeriksaan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar anak.
Karena itu, kebijakan penurunan stunting akan lebih kuat jika berjalan bersama kebijakan peningkatan pendapatan keluarga.
Di Soppeng, arah tersebut mulai terlihat melalui pemberdayaan perempuan. Fatmawati menyerahkan 20 mesin jahit dan 20 mesin obras kepada masyarakat untuk mendukung keterampilan dan aktivitas ekonomi.
Bantuan tersebut berpotensi menjadi modal produktif apabila digunakan untuk menghasilkan barang, menerima pesanan, atau membangun usaha rumahan.
Dengan demikian, intervensi sosial tidak hanya menyasar kondisi anak, tetapi juga kapasitas ekonomi keluarga.
UMKM dan Pertanian Jadi Pendukung
Wakil Bupati Soppeng Selle KS Dalle juga mendorong agar sinergi dengan Pemprov Sulsel diperluas ke sektor UMKM dan pertanian.
“Arah ini penting karena ketahanan pangan dan pendapatan keluarga memiliki hubungan dengan kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan gizi anak,” katanya.
Penguatan UMKM dapat membuka sumber pendapatan baru. Sementara sektor pertanian dapat mendukung ketersediaan pangan lokal apabila produksi, distribusi, dan akses masyarakat berjalan dengan baik.
Artinya, kebijakan stunting dapat ditempatkan sebagai bagian dari agenda pembangunan manusia sekaligus ekonomi rakyat.
APBD 2027 Perlu Tepat Sasaran
Pemprov Sulsel juga mendorong Pemerintah Kabupaten Soppeng memperkuat dukungan program pencegahan dan penanganan stunting dalam APBD 2027. Tantangannya bukan hanya menyediakan anggaran, tetapi memastikan belanja tersebut menghasilkan dampak yang terukur.
Anggaran dapat diarahkan pada penguatan Posyandu, kualitas data, pemantauan ibu dan anak, intervensi gizi, edukasi keluarga, hingga program pemberdayaan ekonomi yang menyasar keluarga rentan. Dengan pola tersebut, anggaran penanganan stunting tidak berdiri sendiri sebagai belanja kesehatan, tetapi menjadi investasi terhadap kualitas manusia Soppeng.
Apa yang Bisa Dilakukan Masyarakat?
Bagi keluarga, penanganan stunting dapat dimulai dari langkah sederhana.
Orang tua perlu rutin membawa anak ke Posyandu atau fasilitas kesehatan untuk memantau pertumbuhan. Jika terdapat indikasi masalah pertumbuhan, keluarga sebaiknya mengikuti pemeriksaan dan rekomendasi tenaga kesehatan.
Keluarga juga dapat memanfaatkan program pemberdayaan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga apabila memenuhi kriteria penerima.
Bagi pelaku UMKM, kolaborasi dengan program pemerintah juga dapat menjadi peluang untuk masuk ke rantai pasok pangan, produksi makanan bergizi, maupun penyediaan produk kebutuhan keluarga.
Pemprov Sulsel Perlu Pastikan Program Berkelanjutan
Penguatan penanganan stunting di Soppeng menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak cukup hanya berbentuk program bantuan. Data harus akurat, sasaran harus jelas, intervensi harus sesuai kebutuhan, dan hasilnya perlu dipantau.
Pada saat yang sama, keluarga membutuhkan dukungan ekonomi agar mampu mempertahankan kualitas pangan dan pengasuhan setelah program pemerintah selesai. Inilah tantangan Pemprov Sulsel dan pemerintah kabupaten: memastikan agenda penurunan stunting tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menghasilkan perubahan nyata pada kesehatan anak sekaligus ketahanan keluarga.
Dengan menghubungkan kesehatan, pangan, UMKM, pertanian, dan pemberdayaan perempuan, kebijakan stunting dapat bergerak dari sekadar program kesehatan menjadi bagian dari strategi membangun ekonomi rakyat yang lebih kuat. (sal/IN)
