MAKASSAR,inspirasinusantara.id- Dorongan pertumbuhan ekonomi daerah sering kali bergantung pada kemampuan menciptakan permintaan dalam waktu singkat, terutama di sektor jasa dan konsumsi. Di Makassar, skema itu terlihat melalui penyelenggaraan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-46 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) pada 8–12 Juli 2026. Agenda nasional ini diproyeksikan menghasilkan perputaran uang sekitar Rp100 miliar dari sekitar 10.000 peserta dan pendamping yang menetap rata-rata lima hari, menjadikannya contoh konkret bagaimana event publik bekerja sebagai instrumen ekonomi, bukan sekadar seremoni.
Perputaran tersebut terjadi ketika belanja peserta tersebar ke berbagai sektor, mulai dari akomodasi, transportasi, konsumsi, hingga jasa pendukung. Dalam konteks kebijakan, kegiatan ini memperlihatkan bagaimana intervensi pemerintah daerah melalui pembiayaan event mampu memicu aktivitas ekonomi lintas sektor secara simultan. Ketua Panitia Dekranas ke-46, Sukarniaty Kondolele, menegaskan bahwa belanja pemerintah tidak berhenti pada pelaksanaan acara, melainkan kembali ke masyarakat. “Dana yang dibelanjakan pemerintah untuk penyelenggaraan kegiatan ini tidak berhenti pada pelaksanaan acara semata. Belanja tersebut menggerakkan roda perekonomian daerah, menciptakan permintaan terhadap barang dan jasa, serta memberikan manfaat langsung kepada pelaku usaha dan masyarakat,” ujarnya, Jumat (10/7/2026).
Dampak langsung terlihat pada meningkatnya tingkat hunian hotel dan penginapan, lonjakan aktivitas restoran, rumah makan, dan kafe, serta naiknya permintaan transportasi udara dan darat, termasuk layanan daring dan penyewaan kendaraan. Aktivitas ekonomi juga menjalar ke sektor perdagangan dan jasa kreatif seperti percetakan, fotografi, videografi, dekorasi, hingga penyelenggara acara. Ini menunjukkan bahwa efek ekonomi event tidak bersifat tunggal, tetapi membentuk rantai nilai yang melibatkan banyak pelaku usaha sekaligus.
Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), momentum ini membuka akses pasar yang lebih luas. Produk kerajinan, wastra Nusantara, fesyen, kuliner, kopi lokal, hingga suvenir dipamerkan melalui ratusan stan, menciptakan ruang promosi sekaligus peluang transaksi. Selain penjualan langsung, interaksi dengan pengunjung dari berbagai provinsi juga berpotensi memperluas jejaring bisnis dan kemitraan baru, yang menjadi fondasi penguatan ekonomi kreatif daerah.
Namun, tantangan utama terletak pada keberlanjutan dampak tersebut. Tanpa strategi lanjutan, efek ekonomi berisiko berhenti setelah event usai. Sukarniaty menilai agenda seperti HKG PKK dan HUT Dekranas membuktikan adanya multiplier effect yang signifikan. “Manfaat ekonomi yang tercipta jauh melampaui kebutuhan akan pelaksanaan kegiatan itu sendiri. Perputaran uang terjadi di banyak sektor secara bersamaan, sehingga berdampak pada meningkatnya pendapatan pelaku usaha, terbukanya peluang usaha baru, dan semakin kuatnya posisi UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah,” katanya.
Ke depan, efektivitas event nasional sebagai instrumen pembangunan ekonomi akan ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah mengintegrasikan agenda semacam ini ke dalam strategi jangka panjang. Jika manfaatnya dapat diperluas dan menjangkau lebih banyak pelaku usaha lokal, maka event tidak lagi menjadi aktivitas temporer, melainkan bagian dari kebijakan berkelanjutan untuk memperkuat struktur ekonomi daerah dan daya saing UMKM.(sal/IN)
