back to top
Rp0

Tidak ada produk di keranjang.

InspirasiNusantara.id “MENGEDUKASI, MENGINSPIRASI, MENGGERAKKAN”
29.2 C
Jakarta
Rp0

Tidak ada produk di keranjang.

Jadilah Member Kami

Dapatkan konten Eksklusif yang menarik

― Advertisement ―

spot_img

Real Madrid Lengkapi Daftar Semifinal Piala Dunia 2025 

inspirasinusantara.id -- Pentas Piala Dunia Antarklub 2025 semakin memanas. Empat tim terbaik kini telah memastikan tempat mereka di babak semifinal, menyusul hasil-hasil sengit yang...
BerandaPemerintahanNaik 3,41 Persen, UMK Makassar 2024 Rp3,64 Juta

Naik 3,41 Persen, UMK Makassar 2024 Rp3,64 Juta

IN, MAKASSAR — Dewan Pengupahan Kota Makassar yang terdiri dari unsur pemerintahan, pengusaha dalam hal ini APINDO, dan serikat pekerja telah menyepakati Upah Minimum Kota (UMK) 2024.

Berdasarkan Rapat Dewan Pengupahan, UMK Kota Makassar 2024 sebesar Rp3.643.321. Jumlah itu naik sebesar 3,41 persen (%) atau sekitar Rp120.140 dari UMK Kota Makassar 2023 Rp3.523.181.

“Kenaikannya 3,41% atau Rp120.140, sehingga total UMK Makassar tahun depan Rp3.643.321,” kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Makassar Nielma Palamba, Senin (27/11/2023).

BACA JUGA: Danny Pomanto Setujui Keputusan Dewan Pengupahan Menaikkan UMK Makassar Sebesar Rp3,6 Juta

Surat rekomendasi penetapan UMK Makassar 2024 yang ditujukan ke Pj Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin telah ditandatangani oleh Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto 27 November 2023.

“Isi surat itu rekomendasi hasil rapat Dewan Pengupahan. Selanjutnya pak gubernur akan menetapkan dengan SK Gubernur tentang UMK Kota yang batas akhirnya 30 November 2023,” ujarnya.

BACA JUGA: Disnaker Makassar Umumkan Kenaikan UMK Sebesar Rp3,6 Juta

Ia menjelaskan PP 51/2023 tentang Pengupahan merupakan rujukan bagi seluruh provinsi maupun kabupaten/kota dalam menetapkan upah minimum.

Untuk Sulsel, Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin telah menetapkan UMP sebesar Rp3,4 juta. Naik 1,45% dari UMP 2023 Rp3,38 juta.

“Pemprov Sulsel sudah menetapkan UMP sejak 21 November, sementara kabupaten dan kota diberi batas waktu sampai 30 November,” tutupnya. (fai/IN)