MAKASSAR, Inspirasinusantara.id — Pemerintah Kota Makassar berencana menyiapkan fasilitas pembinaan terpadu untuk menuntaskan persoalan sosial anak jalanan (anjal), gelandangan, pengemis (gepeng), dan manusia silver.
Langkah ini dilakukan untuk menghentikan pola lama lepas-tangkap yang selama ini dinilai tidak efektif.
Baca juga: Pakaian Bekas di Makassar dan Iklim yang Kian Sesak
Dinas Sosial Kota Makassar merancang penggunaan Pondok Sosial (Liposos) di Barombong, Kecamatan Tamalate, sebagai pusat pembinaan dan pelatihan keterampilan.
Fasilitas ini akan menyasar mereka yang selama ini hidup di jalanan dan menjadi sorotan masyarakat.
Baca juga: Cerita Ibu Herdianti dan Jejak Karbon di Piring Prasmanan Makassar
“Selama ini yang terjadi hanya penampungan sementara, lalu dikembalikan ke orang tua dan besoknya kembali lagi ke jalan,” kata Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufri, Selasa (24/6/2025).
“Kita perlu fasilitas seperti di Surabaya, tempat pelatihan yang bisa mengubah mereka sebelum kembali ke masyarakat,” tambahnya.
Menurut Andi Bukti, lahan seluas lebih dari 1.000 meter persegi di Barombong akan disewa selama satu tahun sebagai langkah awal. Bangunan yang ada sudah dilengkapi fasilitas dasar seperti tempat tidur dan arena olahraga.
Langkah ini juga akan diiringi pembentukan tim gabungan lintas instansi, melibatkan Satpol PP, Dinas Perhubungan, TNI/Polri, serta tokoh masyarakat.
Fokus utama tim ini adalah mengedukasi dan menertibkan keberadaan gepeng dan manusia silver di ruang publik.
“Setelah kami diberi amanah oleh Bapak Wali Kota, kami langsung memetakan persoalan krusial yang sering dikeluhkan masyarakat,” ungkapnya.
“Masalah gepeng dan manusia silver menjadi prioritas utama kami,” ujarnya usai menghadap Wali Kota Munafri Arifuddin.
Sebagai tahap awal, Dinas Sosial akan mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Kota Makassar, Andi Zulkifly.
Rapat ini akan menyinkronkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) antar-OPD agar tidak terjadi tumpang tindih.
Andi Bukti menilai selama ini masih terjadi kesalahpahaman mengenai peran antarinstansi. “Misalnya Dissos dianggap lamban mengambil anjal di jalan, padahal tugas itu ada di Satpol PP sebagai penegak Perda,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa Dinas Sosial akan berperan dalam pembinaan setelah anak jalanan dan manusia silver diamankan oleh aparat.
Menurutnya, kejelasan tupoksi penting untuk mempercepat penanganan dan menghindari konflik kewenangan.
Untuk mendukung pendekatan preventif, pihaknya juga akan memasang spanduk imbauan di sejumlah lampu merah.
“Kami siapkan personel di titik-titik tertentu untuk mengajak masyarakat tidak memberi uang di jalanan,” terangnya.
Selain itu, kampanye sosial juga akan digencarkan melalui media sosial dan platform informasi lain.
“Memberi di jalan justru memperpanjang masalah. Kami ingin membangun kesadaran kolektif masyarakat,” tutupnya. (Andi/IN)
