MAKASSAR,inspirasinusantara.id — Pemerintah Kota Makassar terus mendorong reformasi birokrasi di sektor kesehatan dengan membuka seleksi kepala Puskesmas secara terbuka, transparan, dan berbasis kompetensi.
Kebijakan ini menjadi langkah strategis di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, untuk memastikan layanan kesehatan dasar berjalan lebih optimal di 47 Puskesmas yang tersebar di 15 kecamatan.
Munafri menegaskan bahwa seluruh tenaga kesehatan memiliki peluang yang sama untuk mengikuti seleksi, tidak terbatas hanya pada profesi dokter.
“Kami membuka kesempatan yang setara, baik bagi dokter, bidan, maupun tenaga kesehatan dari latar belakang kesehatan masyarakat,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).
Ia menjelaskan, proses seleksi dilakukan secara berjenjang dan ketat, mulai dari tes tertulis, uji kompetensi, hingga wawancara. Dari total peserta, sebanyak 84 orang mengikuti tahapan seleksi yang kini telah memasuki fase akhir penilaian.
Menurut Munafri, kebijakan ini merupakan bagian dari penerapan sistem merit yang dipadukan dengan prinsip the right man on the right place, guna memastikan setiap jabatan diisi oleh individu yang tepat sesuai kompetensi dan kapasitasnya.
“Proses ini kami desain agar benar-benar menghasilkan figur terbaik yang mampu membawa Puskesmas menjadi lebih adaptif, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Langkah ini juga menjadi upaya mengakhiri dominasi status pelaksana tugas (Plt) yang selama ini masih banyak mengisi jabatan kepala Puskesmas sejak beberapa tahun terakhir.
Munafri menegaskan, penetapan kepala Puskesmas definitif penting untuk memperjelas kewenangan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan strategis di tingkat layanan dasar.
“Saat ini prosesnya tinggal menunggu hasil akhir. Setelah itu dilakukan scoring untuk menentukan penempatan dan pengukuhan,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan arahan langsung Wali Kota untuk memperkuat kinerja layanan kesehatan.
“Selama ini banyak yang masih berstatus Plt, sehingga kewenangan dan pertanggungjawaban belum optimal. Dengan definitif, diharapkan kinerja bisa lebih maksimal,” katanya.
Ia menjelaskan, penilaian dalam seleksi mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan layanan berbasis BLUD, kemampuan menyerap aspirasi masyarakat, pelaksanaan program prioritas seperti penanganan stunting, hingga integritas dan kapasitas manajerial.
Menurutnya, seluruh hasil seleksi saat ini masih dalam tahap penghitungan nilai dan akan segera dibahas bersama Badan Kepegawaian dan Dinas Kesehatan untuk penetapan akhir.
“Kami targetkan dalam waktu satu minggu proses ini selesai dan bisa segera ditetapkan,” ujarnya.
Dengan seleksi terbuka ini, Pemerintah Kota Makassar berharap mampu menghadirkan kepemimpinan Puskesmas yang profesional, akuntabel, serta mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat secara menyeluruh. (*/IN)
