IN, MAKASSAR — Aplikasi Pakinta atau Pajak Terintegrasi Terdigitalisasi kini jadi perhatian dunia. Inovasi dari Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar, Firman Pagarra tersebut terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Keberhasilan penggunaan aplikasi tersebut di Kota Makassar sangat terlihat jelas dalam pembayaran PBB dan BPHTB. Bapenda Makassar mencatat, sebelum pengaplikasian Pakinta capaian sekitar Rp180 miliar (M) pada 2021. Selama menggunakan Pakinta, capaian sekitar Rp213 M di 2022.
Salah satu hal itu pun menjadi rujukan Asian Development Bank (ADB) mengundang Kepala Bapenda Makassar Firman Pagarra ke Regional Workshop on Strengthening Property Tax Management to Enhanve Local Revenue di Tokaoka City and Tokyo, Japan, (4-8/09/2023) mendatang.
Kegiatan ini diikuti sepuluh negara. Yakni Armenia, Kamboja, Indonesia, Kyrgyz Republic, Laos, Nepal, Philipina, Tiongkok, Sri Langka, dan Thailand.
Tidak hanya sebagai peserta, mantan Kabag Humas Pemkot Makassar itu juga akan menjadi salah satu narasumber. Salah satunya memaparkan tentang aplikasi Pakinta tersebut.
Hal itu disampaikan, pria yang akrab disapa Firman tersebut saat ditemui, di Kantornya, Rabu (30/08/2023).
“Kami diundang sebagai peserta sekaligus narasumber dari workshop perpajakan,” ujarnya.
Mewakili Indonesia, Firman Pagarra tampil bersama tiga pembicara lainnya. Diantaranya, Paul Bidanset Konsultan Manajemen Pajak Properti Internasional (Sistem TI) ADB.
Sirinun Maikong selaku Ekonom, Biro Kebijakan Pajak, Kantor Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Thailand, dan Stephane Gil selaku Konsultan Pajak Properti Internasional ADB.
Firman menjelaskan tujuan dari workshop ini untuk meningkatkan kapasitas institusi dalam manajemen pajak properti. Khusus di Bapenda ada dua yakni PBB dan BPHTB.
“Jadi tujuan kami diundang di sini untuk mengetahui bagaimana Kota Makassar menjadi salah satu kota yang ada di Indonesia dalam hal resiliensi city terkait perpajakan khususnya PBB dan BPHTB,” tuturnya.
Menjadi perwakilan Indonesia, Bapenda Makassar didampingi Direktur Pendapatan Daerah Kementrian Dalam Negeri Hendriwan Imron dan Analis Pajak Daerah Kementrian Dalam Negeri Mirni Sumiyati.
“Ada 23 peserta workshop dari sepuluh negara dan khusus Indonesia kami cuma bertiga,” kata Firman.
Kami akan memaparkan bagaimana penggunaan aplikasi Pakinta mampu meningkatkan jumlah target pendapatan. Jadi banyak orang yang terbantu dan langsung membayar melalui aplikasi dibandingkan tahun sebelumnya yang harus datang ke kantor,” paparnya.
Keberhasilan itu dibuktikan dengan banyaknya user yang terdaftar di aplikasi Pakinta inovasi Bapenda Kota Makassar. Bahkan capaian pendapatan PBB meningkat dari Rp180 miliar di 2021 naik menjadi Rp213 miliar di 2022.
“Kita juga akan memaparkan pemetaan PBB yang kita lakukan tahun lalu. Itu kita punya peta potensi di dua kecamatan yaitu Manggala dan Tamalate. Alhamdulillah ada kenaikan yang terjadi dari jumlah Nomor Objek Pajak,” tuturnya. (fai/IN)