MAKASSAR, inspirasinusantara.id — Pemerintah Kota Makassar memperkuat berbagai agenda pembangunan kota menjelang pelaksanaan Indonesia Gastrodiplomacy Series (IGS) 2026 yang akan menghadirkan sekitar 32 duta besar dari berbagai negara. Penguatan tersebut mencakup gerakan lingkungan hidup, pembenahan sistem transportasi, pengendalian tata ruang, hingga perluasan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.
Langkah tersebut menunjukkan arah pembangunan Kota Makassar yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan investasi, tetapi juga pada upaya menciptakan kota yang lebih tertata, inklusif, dan berkelanjutan. Hal itu ditunjukkan dari berbagai kegiatan Pemerintah Kota Makassar, Kamis, 11 Juni 2026.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menilai pembangunan kota tidak bisa hanya mengandalkan peran pemerintah. Menurutnya, keterlibatan dunia usaha dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan perubahan yang berdampak luas.
Hal itu disampaikan Munafri saat menerima audiensi pengurus APINDO Sulawesi Selatan di Balai Kota Makassar, Kamis (11/6/2026). Dalam pertemuan tersebut, ia mengajak dunia usaha menjadi bagian dari gerakan lingkungan yang sedang diperkuat Pemkot Makassar.
“Kalau kita bisa berkolaborasi dengan dunia usaha, dampaknya akan jauh lebih besar. Kita ingin membangun kesadaran masyarakat untuk memilah sampah sejak dari rumah, kemudian diperkuat di lingkungan sekolah dan kawasan permukiman,” kata Munafri.
Menurutnya, salah satu bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan adalah penyediaan fasilitas penampungan sampah plastik di sekolah-sekolah. Program tersebut dinilai dapat menjangkau sekitar 300 SD dan 50 SMP di Kota Makassar.
Munafri mengatakan pendidikan lingkungan sejak usia dini merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan kota. Ia berharap budaya memilah sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan baru masyarakat Makassar.
“Kita bisa siapkan tempat-tempat penampungan sampah plastik di lingkungan sekolah. Anak-anak kita ajarkan sejak dini untuk memilah sampah. Ini menjadi investasi budaya yang sangat penting untuk masa depan kota,” ujarnya.
Selain isu lingkungan, Pemkot Makassar bersama DPRD Kota Makassar juga memperkuat fondasi pembangunan melalui pengesahan Ranperda Penyelenggaraan Perhubungan menjadi peraturan daerah. Regulasi tersebut diharapkan menjadi dasar hukum untuk menghadirkan sistem transportasi yang lebih modern, aman, nyaman, dan terintegrasi.
Munafri menjelaskan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi Kota Makassar membutuhkan sistem transportasi yang mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat di masa depan.
“Karena itu, dibutuhkan payung hukum yang kuat, terarah, dan komprehensif guna mengatur sistem transportasi yang lebih tertib, aman, nyaman, dan ramah lingkungan,” katanya.
Pada rapat paripurna yang sama, DPRD Kota Makassar juga mendorong pembahasan Ranperda Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Bangunan. Regulasi tersebut disiapkan sebagai instrumen untuk menjaga keselarasan antara pembangunan kota dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
Juru Bicara Komisi C DPRD Kota Makassar, Ray Suryadi, mengatakan perkembangan kota yang semakin pesat menghadirkan tantangan berupa alih fungsi lahan, kepadatan kawasan permukiman, hingga konflik pemanfaatan ruang.
“Karena itu, Pemerintah Kota membutuhkan payung hukum yang lebih kuat, terperinci, dan mengikat untuk mengendalikan pemanfaatan ruang dan bangunan secara efektif,” ujar Ray.
Menurut Ray, regulasi tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara investasi, perlindungan lingkungan, dan hak masyarakat atas ruang kota yang aman dan nyaman.
Di sektor ekonomi kerakyatan, Pemkot Makassar juga memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM melalui kerja sama dengan Bank Sulselbar. Komitmen tersebut ditandai dalam kegiatan Ewa-Ko Fest 2026 yang berlangsung di Benteng Fort Rotterdam.
Munafri menegaskan penataan kota yang saat ini dilakukan pemerintah tidak bertujuan menghilangkan mata pencaharian masyarakat. Pedagang kaki lima yang direlokasi tetap akan mendapatkan dukungan berupa akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pendampingan usaha.
“Saat ini Pemerintah Kota melakukan penataan terhadap pedagang yang berjualan di tempat-tempat fasum dan fasos seperti di atas drainase. Perlu kita edukasi, dibarengi solusi KUR,” katanya.
Ia menilai UMKM memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi kota karena mampu menciptakan lapangan kerja dan tetap bertahan saat menghadapi berbagai tekanan ekonomi.
Berbagai langkah tersebut, menurut Munafri, menjadi bagian dari upaya menunjukkan kepada dunia bahwa Makassar tidak hanya fokus membangun infrastruktur, tetapi juga membangun budaya lingkungan, tata kelola kota yang baik, dan ekonomi masyarakat yang inklusif.
“Yang kita bangun bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi gerakan bersama yang memberikan dampak nyata. Kita ingin menunjukkan bahwa Makassar serius membangun kota yang bersih, berkelanjutan, dan ramah lingkungan dengan dukungan seluruh elemen,” tutupnya. (*)
Redaksi / inspirasinusantara.id
